Pembayaran Pajak Usaha Kecil Belum Optimal

Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY berupaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak usaha kecil menengah (UKM).

Per 1 Juli 2013 lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Peraturan ini mendasari pengenaan pajak 1% pada UKM yang memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.

Kepala Kanwil DJP DIY, Rida Handanu mengatakan sejak akhir Juli lalu pihaknya gencar untuk melakukan sosialisasi mengenai pajak UKM tersebut.

"Sudah mulai jalan, pelan-pelan kami kasih tahu dan ada yang sudah mulai bayar, tapi jumlahnya memang belum terinci," kata dia, Selasa (10/9/2013).

Namun diakuinya, pembayaran pajak dari UKM yang ada di DIY belum optimal. Menurut dia, untuk pajak baru, biasanya memerlukan waktu dan tidak bisa wajib pajak tersebut langsung aktif.

"Pelan-pelan kita akan terus sosialisasi karena selain ada Wajib Pajak lama ada juga Wajib Pajak yang baru," tambah dia.

Dia menambahkan, meski berupaya untuk mengoptimalkan, untuk tahun ini, penerimaan pajak dari pajak UKM belum ada target. "Belum ada target tapi kami gencarkan sosialisasi agar mereka sadar dengan sendirinya untuk membayar pajak," jelas dia.

Hingga kini, penerimaan pajak di DIY telah mencapai sekitar 50,3% dari target yang ditentukan di 2013 ini yakni sebesar Rp3,2 triliun. Selain pajak UKM, Kanwil DJP DIY juga akan gencar menyasar beberapa sektor seperti perbankan, perdagangan, hotel dan restoran serta industri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.