APBDP 2013 KOTA JOGJA : Waktu Mepet, Pembahasan Tanpa Walikota

Jumali
Jumali Rabu, 18 September 2013 12:33 WIB
APBDP 2013 KOTA JOGJA : Waktu Mepet, Pembahasan Tanpa Walikota

One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su/Files (SINGAPORE - Tags: BUSINESS)

Harianjogja.com, JOGJA-Sejumlah fraksi di DPRD Jogja akhirnya melunak terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2013.

Mereka meminta agar pembahasan anggaran dilakukan tanpa kehadiran Walikota Jogja, Haryadi Suyuti, yang sedang tugas di Amerika Serikat selama 40 hari. Alasannya, waktu mepet dan kepentingan masyarakat.

"Pembahasan harus jalan terus. Ada tidak ada Walikota harus tetap jalan. Sekarang tinggal bagaimana TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] aktif tidak. Karena sekarang eksekusinya ada di sana," kata anggota Fraksi PKS, Zuhrif Hudaya, Selasa (17/9/2013).

Dia mengungkapkan, kini komitmen dan keaktifan TAPD dibutuhkan untuk menyelesaikan pembahasan APBDP 2013. Waktu mepet dan perginya Walikota Jogja ke Amerika Serikat harus disikapi. "Untuk itu, kami tinggal menunggu TAPD. Ada niatan tidak?” jelasnya.

Menurutnya, langkah pemanggilan Walikota pada rapat konsultasi, Senin (16/9/2013) lalu sebenarnya lebih kepada keinginan dari legislatif untuk melihat sejauh mana komitmen eksekutif untuk menyelesaikan program.

Dari pengamatan dan hasil serapan penggunaan APBD, Dewan melihat banyak program yang belum dijalankan oleh eksekutif. "Jangan sampai ini dibiarkan terus. Nanti jadi krisis kepercayaan di masyarakat," harapnya.

Selain itu, lanjut dia, Dewan ingin menanyakan terkait kondisi Kota Jogja selama 2013. Pasalnya, hal ini akan berkaitan dengan komitmen penyelesaian dan penjalanan program.

"Kami kan juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Tujuannya, jika ada program yang belum dieksekusi, bisa segera dieksekusi," paparnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online