Harga Oli Pertamina Naik 17 Persen, Ini Penyebabnya
Harga oli Pertamina Lubricants naik rata-rata 17% sejak Juni 2026 akibat kenaikan biaya produksi dan tekanan nilai tukar.
Harianjogja.com, JOGJA—Penghageng Panitikismo Kraton Kangjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto menegaskan Sultan Grond bisa dijualbelikan masyarakat asal seizin Kraton dan membagi 10% dari nilai transaksi.
“Karenanya tetap bisa dijualbelikan asal seizin dengan Kraton,” kata Hadiwinoto di Kompleks Kantor Gubernur, Kepatihan, Rabu (18/9/2013).
Menurutnya, akan ditentukan berapa bagian Kraton dari hasil penjualan tanah tersebut. Semisal tiap tahunnya mereka yang memperoleh hak kekancingan membayar sekitar Rp50.000, ketika akan dialihkan haknya dengan menjualnya, sudah selayaknya membagi keuntungan.
“Paling hanya 10 persen saja,” ungkap Hadi.
Tapi, ia ragu mereka yang menjual tanah kasultanan akan membuka nilai harga tanah per meter yang riil.
Ini menurutnya juga berlaku bagi pihak bank yang menerima agunan hak guna bangunan atas tanah kasultanan tersebut. Bank dapat menjualnya ketika nasabah yang memiliki hak tersebut tidak dapat menyelesaikan kredit kepemilikan rumah (KPR).
Namun, Hadi mengingatkan kepada Bank untuk memperhatikan berapa jangka waktu hak atas tanah kasultanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Harga oli Pertamina Lubricants naik rata-rata 17% sejak Juni 2026 akibat kenaikan biaya produksi dan tekanan nilai tukar.
Putri Kusuma Wardani lolos ke babak kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 setelah mengalahkan Mikaela Joy De Guzman 21-12, 21-6.
Polsek Semin masih menyelidiki kasus pembuangan bayi di Kemejing, Gunungkidul. Enam saksi telah diperiksa, sementara bayi dirawat di LPKA An Nur Srimpi.
MotoGP 2027 akan memakai mesin 850cc dan memangkas aerodinamika. Guenther Steiner menilai perubahan ini bisa membuat balapan semakin ketat.
RSUP Dr Sardjito mengirim tujuh tenaga medis ke RSUD Bajawa, NTT, untuk membantu penanganan korban gempa dan memperkuat layanan kesehatan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kini memiliki sistem yang berfungsi layaknya alarm untuk mengingatkan perangkat daerah agar tidak terlambat menarik anggaran