Kemenkeu Kaji Skema Whoosh, Layanan Harus Tetap Berjalan
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
Ilustrasi pabrik (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO - Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mempertegas sikap tidak akan membuka peluang perusahaan otomotif bisa berdiri di wilayahnya.
Hasto akan tegas menolak setiap investor yang hendak mendirikan cabang perusahaan yang berkaitan dengan dunia otomotif.
Bupati khawatir adanya pabrik otomotif akan mengancam konsep bela dan beli Kulonprogo yang selama ini sudah dia bangun untuk mewujudkan rasa kebanggaan daerah.
"Jangan sampai di Kulonprogo ini ada pabrik sepeda motor, mobil dan yang bersentuhan dengan dunia otomotif karena akan membuat masyarakat sini menjadi konsumerisme," ujar Hasto saat memberikan refleksi di Hari Sumpah Pemuda kepada sejumlah pemuda Kulonprogo, Senin (28/10/2013).
Sikap konsumerisme menurutnya tidak mendidik warga Kulonprogo karena menimbulkan ketimpangan ekonomi.
Selanjutnya Hasto lebih mendukung berdirinya pabrik yang hasil produksinya mampu memberikan nilai produktif pada masyarakat.
Dia memberikan gambaran tentang keberadaan pabrik Quick Tractor yang berada di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo dan akan segera beroperasi.
Quick Tractor bergerak dalam bidang produksi mesin diesel pertanian.
"Artinya hasil produksi pabrik itu bisa meningkatkan produktivitas dalam pertanian warga di sini. Kalau pabrik otomotif enggak ada manfaat signifikan bagi masyarakat, apalagi perkembangan inovasi otomotif cepat sekali berubah. Akhirnya masyarakat selalu kepincut mengganti kendaraan," lanjut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
Kapten MT Honour Ashari Samadikun meminta maaf kepada keluarga lima ABK yang gugur dalam penyanderaan perompak Somalia.
Ombudsman menghimpun temuan Program MBG dari 34 provinsi dan menyiapkan policy brief untuk memperkuat tata kelola BGN.
Riparkap Sleman disiapkan menjadi acuan pengembangan pariwisata selama 20 tahun, dengan evaluasi dan penyesuaian setiap lima tahun.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.