Harianjogja.com, JOGJA – Dalam waktu dekat ini, penerapan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) dengan Radio Frequency Identification (RFID) akan mulai dipersiapkan di Jogja.
Sales Representatif PT Pertamina DIY, Fanda Chrismianto, mengatakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi masih belum terlalu efektif pada kendaraan-kendaraan non dinas. Implementasinya baru efektif pada kendaraan berplat merah.
“Kesulitannya ada di operator, karena selama ini hanya kendaraan plat merah saja yang efektif pengaturannya. Tapi kan, kendaraan dinas juga ada yang berplat hitam. Implementasinya sulit,” ungkap Fanda saat ditemui, di kantornya, Rabu (6/11/2013).
Melalui penerapan SMP RFID, diharapkan dapat mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Fanda memaparkan sistem ini akan dipasang pada tangki masing-masing kendaraan. Ring detector juga akan dipasang pada setiap dispenser BBM di masing-masing SPBU.
“RFID ini isinya adalah data elektronik kendaraan. Jenis kendaraan hingga serial number akan terdeteksi. Jadi kendaraan bodong pun nantinya akan ketahuan,” papar Fanda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru, Telkomsel menguatkan jaringan dengan menyiapkan 27 unit compact mobile base station atau mobile BTS. Sebagai upaya mengantisipasi super crowd di kawasan Malioboro di malam pergantian tahun, Telkomsel menyiapkan technology radio massive MiMo.
KPK buru keterangan Heri Black usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi Bea Cukai. Sempat mangkir, perannya kini disorot.
Penemuan jasad Pariman terkubur di dapur rumah di Boyolali gegerkan warga. Polisi masih selidiki penyebab kematian.
Kulonprogo gabungkan OPD akibat kekurangan ASN. Sebanyak 345 PNS pensiun, rekrutmen minim, birokrasi dirampingkan.
Dosen UNISA Jogja jadi dosen tamu di UKM Malaysia, kupas kesehatan mental, otak, hingga isu bunuh diri lintas disiplin.
Indonesia jadi target baru sindikat judi online dan scam internasional. 320 WNA ditangkap di Jakarta, DPR minta pengawasan diperketat.
