BPJS Ketenagakerjaan Dukung Warga Binaan di Kulonprogo Kembali Produktif
Balai Latihan Kerja Adhyaksa Mandiri Kulon Progo dan BPJS Ketenagakerjaan memberi kesempatan kedua lewat pelatihan kerja dan akses perlindungan jaminan sosial.
Harianjogja.com, JOGJA- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono DIY telah meminta agar pemerintah kabupaten dan kota di DIY mempersulit proses pemberian izin pembangunan asrama mahasiswa yang dilakukan pemerintah daerah di DIY.
Alasannya, menjamurnya asrama mahasiswa daerah justru menimbulkan dampak negatif seperti kesalahpahaman hingga berujung pada konflik antarmahasiswa daerah.
"Lebih baik pembangunan rusun mahasiswa diperbanyak, daripada membangun asrama-asrama daerah," kata Sultan, di sela peletakan batu pertama pembangunan rumah susun asrama mahasiswa UGM Kinanti dua dan Kinanti tiga di Gang Kinanti, Barek, Sinduadi, Sleman, Rabu (6/11/2013).
Lebih lanjut, Sultan berharap Perguruan Tinggi (PT) di DIY memiliki http://www.harianjogja.com/baca/2013/11/07/asrama-mahasiswa-perguruan-tinggi-diharapkan-punya-asrama-mahasiswa-463251" target="_blank">asrama khusus untuk menampung mahasiswa baru sebelum dilepas berbaur dengan masyarakat.
Keberadaan asrama mahasiswa yang disediakan masing-masing kampus dapat memupuk dan memperkuat kebersamaan mahasiswa di DIY yang berasal dari berbagai daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Balai Latihan Kerja Adhyaksa Mandiri Kulon Progo dan BPJS Ketenagakerjaan memberi kesempatan kedua lewat pelatihan kerja dan akses perlindungan jaminan sosial.
Jokowi bertemu Prabowo di Kertanegara pada 6 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung tertutup dan berdekatan dengan putusan MK soal Gibran.
Harga cabai rawit di Gunungkidul tembus Rp75.000 per kg. Pasokan menipis setelah petani melewati puncak panen.
iPhone 18 Pro dan Pro Max resmi masuk Indonesia melalui iBox. Pre-order mulai 7 Oktober 2026, harga mulai Rp27,499 juta.
DPR mendukung audit forensik pengelolaan keuangan haji dan menyoroti transparansi dana haji serta skema BPIH 2027.
DPR menggelar uji kelayakan terhadap 15 calon Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 pada Rabu, 7 Oktober 2026.