20 Sekolah Kedinasan Tanpa Syarat Nilai UTBK, Cek Daftarnya
Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 dibuka 18-30 Agustus. Simak 20 sekolah yang sebelumnya tidak mensyaratkan nilai UTBK-SNBT.
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bersama Paguyuban Kawasan Malioboro menggelar soft launching Angkringan Buku di Kawasan Maliboro, Kamis (7/11/2013) sore.
Program itu merupakan pilot project perwujudan Kota Jogja sebagai Kota Buku dan Kota Pelajar.
Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra mengatakan kegiatan yang dilakukan itu kali pertama digelar. Rencananya, jika kegiatan yang melibatkan angkringan dan buku itu mendapatkan apresiasi positif, dipastikan pada akhir tahun ini Pemkot akan melaunching Kota Jogja sebagai Kota Buku.
“Ini sebagai soft launching saja. Kami mash akan melakukan pembenahan di beberapa hal. Sejauh ini kami masih meminta adanya masukan dan kritik dari warga,” katanya di sela-sela acara.
Sebagai tahap awal, pihaknya telah menyiapkan dua hal yang diterapkan dalam waktu dekat. Pertama yakni angkringan buku lesehan di kompleks Malioboro. Kedua, pemanfaatan troli berisi buku dan bisa langsung dimanfaatkan para pengunjung di kawasan Malioboro.
“Jadi selain nongkrong, mereka bisa membaca buku yang telah kami siapkan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 dibuka 18-30 Agustus. Simak 20 sekolah yang sebelumnya tidak mensyaratkan nilai UTBK-SNBT.
RUU Perampasan Aset dibahas intensif DPR dan ditargetkan rampung 2026. Pakar menyoroti pembuktian, kontrol pengadilan, dan hak pemilik aset.
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta berkolaborasi dengan pelaku pariwisata menggelar program Pengabdian kepada Masyarakat
KSAU Tonny Harjono mengungkap kisah Sukhoi TNI AU mencegat dan memaksa pesawat asing mendarat karena tak memiliki izin melintas NKRI.
KPK menyita aset Rp150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 tersangka.
Dinsos DIY mengungkap penyebab desil warga berubah, termasuk penambahan sumber data DTSEN dan cara mengajukan perbaikan