Karhutla Bromo Capai 550 Hektare, Diduga karena Human Error
Karhutla Bromo mencapai sekitar 550 hektare. Menkopolkam Djamari Chaniago menduga kebakaran dipicu kelalaian manusia atau human error.
Harian Jogja/Gigih M. Hanafi Sejumlah warga terpaksa menutupi mukanya saat melintasi jalur truk pengangkut pasir yang rusak di Desa Sindumartani, Kec. Ngemplak, Sleman, Kamis (6/9). Selama musim kemarau, debu akibat jalan rusak lebih mudah beterbangan dan berpotensi mengakibatkan gangguan saluran pernafasan bagi warga setempat, terutama yang bepergian tanpa menggunakan masker.
Harianjogja.com, JOGJA—Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Gunung Merapi Subandriyo menyarankan supaya jalur evakuasi dan jalur penambangan pasir segera dipisah.
Pasalnya, jalur evakuasi selalu rusak setelah diperbaiki. Subandriyo mengatakan tahun ketiga paska erupsi adalah waktu paling tepat untuk memperbaiki jalur evakuasi di sela-sela interval erupsi empat tahunan.
“Pada tahun ketiga Merapi agak tenang. Nah, masa tenang [jelas siklus erupsi] adalah kesempatan baik untuk memperbaiki jalur evakuasi,” kata Subandriyo, Kamis (7/11/2013).
Menurutnya, kondisi jalur evakuasi Merapi banyak yang rusak parak, karena jalur tersebut digunakan hilir mudik truk pengangkut pasir dengan tonase yang besar.
Idealnya, kata dia, jalur evakuasi dan jalur tambang tidak menjadi satu. Ia menyarankan jalur evakuasi yang sudah ada dapat dioptimalkan. “Dan, kemudian dipertegas pengaturannya,” ujarnya.
Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke pemukiman rehabilitasi paska erupsi di Desa Kepuharjo, Sleman, ia menjanjikan akan mengucurkan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan pascaerupsi. Salah satunya untuk perawatan jalur evakuasi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Karhutla Bromo mencapai sekitar 550 hektare. Menkopolkam Djamari Chaniago menduga kebakaran dipicu kelalaian manusia atau human error.
RUU Perampasan Aset dibahas intensif DPR dan ditargetkan rampung 2026. Pakar menyoroti pembuktian, kontrol pengadilan, dan hak pemilik aset.
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta berkolaborasi dengan pelaku pariwisata menggelar program Pengabdian kepada Masyarakat
KSAU Tonny Harjono mengungkap kisah Sukhoi TNI AU mencegat dan memaksa pesawat asing mendarat karena tak memiliki izin melintas NKRI.
KPK menyita aset Rp150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 tersangka.
Dinsos DIY mengungkap penyebab desil warga berubah, termasuk penambahan sumber data DTSEN dan cara mengajukan perbaikan