Ini Lokasi Rumah Laksamana Maeda, Tempat Perumusan Naskah Proklamasi
Museum Perumusan Naskah Proklamasi di bekas rumah Laksamana Maeda menyimpan jejak perumusan, pengetikan, hingga penandatanganan naskah Proklamasi.
Harianjogja.com, JOGJA-Kegiatan perbaikan jlaur evakuasi bencana Erupsi Gunung Merapi masih belum pasti waktunya, menunggu pencairan dana penanganan bencana dari pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Gatot Saptadi mengaku belum dapat memastikan kapan perbaikan jalur evakuasi itu dilakukan.
Ia menyebutkan, http://www.harianjogja.com/baca/2013/11/08/kawasan-rawan-bencana-diy-dapat-rp125-miliar-untuk-penanganan-bencana-463474" target="_blank">ada anggaran dari pusat sebesar Rp125 miliar, yang dibagikan ke Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah DIY serta Kabupaten Klaten (Jawa Tengah).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah lebih dulu terbit, dana itu penggunaannya selama 12 bulan sehingga tidak terbatas sampai tutup anggaran 2013 pada Desember.
“Artinya tidak harus dikejar- kejar Desember selesai. Toh, pengerjaan fisik itu harus melalui proses lelang,” ujarnya.
Gatot lepas tangan setelah jalur evakuasi itu dibenahinya. Ia meminta agar intansi yang berkaitan untuk mengatur jalur tambang dan evakuasi.
“Kapasitas BPBD hanya melakukan penyelamatan jalur evakuasi. Persoalan itu (Jalur tambang pasir), tentu menjadi urusan di bagian SDM dan kepala desa,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi di bekas rumah Laksamana Maeda menyimpan jejak perumusan, pengetikan, hingga penandatanganan naskah Proklamasi.
RUU Perampasan Aset dibahas intensif DPR dan ditargetkan rampung 2026. Pakar menyoroti pembuktian, kontrol pengadilan, dan hak pemilik aset.
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta berkolaborasi dengan pelaku pariwisata menggelar program Pengabdian kepada Masyarakat
KSAU Tonny Harjono mengungkap kisah Sukhoi TNI AU mencegat dan memaksa pesawat asing mendarat karena tak memiliki izin melintas NKRI.
KPK menyita aset Rp150 miliar dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 tersangka.
Dinsos DIY mengungkap penyebab desil warga berubah, termasuk penambahan sumber data DTSEN dan cara mengajukan perbaikan