Karhutla Kaltim Capai 1.470 Kejadian, 6.333 Hektare Terdampak
Karhutla Kaltim mencapai 1.470 kejadian dengan area terdampak 6.333 hektare. Asap mengancam kesehatan, penerbangan, pendidikan, dan ekonomi.
Harianjogja.com, JOGJA-Kegiatan perbaikan jlaur evakuasi bencana Erupsi Gunung Merapi masih belum pasti waktunya, menunggu pencairan dana penanganan bencana dari pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Gatot Saptadi mengaku belum dapat memastikan kapan perbaikan jalur evakuasi itu dilakukan.
Ia menyebutkan, http://www.harianjogja.com/baca/2013/11/08/kawasan-rawan-bencana-diy-dapat-rp125-miliar-untuk-penanganan-bencana-463474" target="_blank">ada anggaran dari pusat sebesar Rp125 miliar, yang dibagikan ke Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah DIY serta Kabupaten Klaten (Jawa Tengah).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah lebih dulu terbit, dana itu penggunaannya selama 12 bulan sehingga tidak terbatas sampai tutup anggaran 2013 pada Desember.
“Artinya tidak harus dikejar- kejar Desember selesai. Toh, pengerjaan fisik itu harus melalui proses lelang,” ujarnya.
Gatot lepas tangan setelah jalur evakuasi itu dibenahinya. Ia meminta agar intansi yang berkaitan untuk mengatur jalur tambang dan evakuasi.
“Kapasitas BPBD hanya melakukan penyelamatan jalur evakuasi. Persoalan itu (Jalur tambang pasir), tentu menjadi urusan di bagian SDM dan kepala desa,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Karhutla Kaltim mencapai 1.470 kejadian dengan area terdampak 6.333 hektare. Asap mengancam kesehatan, penerbangan, pendidikan, dan ekonomi.
Jokowi bertemu Prabowo di Kertanegara pada 6 Oktober 2026. Pertemuan berlangsung tertutup dan berdekatan dengan putusan MK soal Gibran.
Harga cabai rawit di Gunungkidul tembus Rp75.000 per kg. Pasokan menipis setelah petani melewati puncak panen.
iPhone 18 Pro dan Pro Max resmi masuk Indonesia melalui iBox. Pre-order mulai 7 Oktober 2026, harga mulai Rp27,499 juta.
DPR mendukung audit forensik pengelolaan keuangan haji dan menyoroti transparansi dana haji serta skema BPIH 2027.
DPR menggelar uji kelayakan terhadap 15 calon Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 pada Rabu, 7 Oktober 2026.