Kisah Timbul Sopir Becak Jadi Korban Carut Marut Data BPS, Desil 1 Berubah Jadi 9
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Harianjogja.com, JOGJA- Pengusutan kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (alkes) jalan di tempat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum mengumumkan hasil audit.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Purwanta, Kamis (21/11/2013) menginformasikan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) hingga kini masih menunggu hasil audit dari BPKP. Audit tersebut diperlukan untuk menghitung berapa besar kerugian yang berasal dari keuangan negara.
“Sampai sekarang proses penyidikan masih menuggu hasil audit. Informasi yang saya dapatkan, masih dalam proses karena masih ada beberapa bukti yang belum diperoleh. Semoga bisa selesai secepatnya,” ujar Purwanta.
Terkait pemeriksaan lanjutan para saksi, menurut dia sejauh ini penyidik belum mengagendakan pemerksaan terhadap saksi maupun tersangka. Mereka masih berpatokan menunggu hasil audit tersebut.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penuntutan Pidsus Kejati DIY, Abeto Mei Harahap mengatakan BPKP telah menemukan kesimpulan adanya kerugian keuangan negara dalam proyek alkes. Namun penyidik belum menerima laporan resmi berapa angka kerugian keuangan negara tersebut.
“Sudah ada kepastian kerugian, informasi yang kami terima, tim audit masih evaluasi internal bersama pimpinan BPKP. Untuk pastinya, kami belum terima laporan resmi,” katanya.
Dia berharap, berkas penyidikan yang menjerat nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Suparyono dari pihak rumah sakit dan dari rekanan CV Jogja Mitra Solusindo Johan Hendarman bisa segera rampung dan disidangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Draft RUU Perampasan Aset mengatur aset minimal Rp100 juta bisa dirampas negara, termasuk aset yang asal-usulnya tak dapat dibuktikan.
Polda Kalsel menguji cairan tepung berbasis pati singkong untuk menekan karhutla gambut, terutama di tiga wilayah prioritas.
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.
Lahan hibah 30 hektare Meikarta masih diproses Kemenkeu. Rusun subsidi ditargetkan topping off akhir 2026.
CKG Lansia digelar tiap tiga bulan di 45 kelurahan Kota Jogja untuk mendeteksi dini penyakit dan memperkuat kesehatan lansia.