KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Ilustrasi DPT (JIBI/Solopos/Antara)
Harianjogja.com, KULONPROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo kembali melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014.
Anggota KPU Kulonprogo Panggih Widodo mengatakan setelah perbaikan yang dilakukan, pihaknya masih menemukan adanya DPT ganda atau ganti status menjadi TNI/Polri dan juga meninggal dunia.
Nama nama tersebut kemudian dicoret sehingga DPT kembali berkurang sebanyak 256 pemilih dari DPT yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 335.247 menjadi 334.991 Pemilih.
Panggih Widodo menambahkan, selain mencoret nama nama yang sudah tidak layak masuk DPT, KPU juga melakukan perbaikan NIK invalid.
Dari 1903 NIK Invalid setidaknya ada 123 NIK yang tidak ditemukan NIK namun secara faktual ada dan tetap dimasukkan dalam DPT.
Adapun 123 orang tanpa NIK ini berasal dari Rumah Tahanan, yang merupakan pendatang, tidak ber-KTP dan hanya memiliki KTP lama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Kasus ISPA di Bantul mencapai 11.883 kasus pada April 2026 sebelum turun pada Juli dan Agustus, menurut data Dinkes Bantul.
Ledakan tabung oksigen di PT Sinergi Berkat Gasindo, Kelapa Gading, menewaskan satu orang dan melukai seorang lainnya.
Kemensos menguji coba Perlinsos digital hingga akhir 2026 untuk memutakhirkan data bansos dan menargetkan seluruh daerah mengaksesnya pada 2027.
Pemerintah menargetkan investasi lebih dari Rp13.000 triliun dalam lima tahun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029.
Baznas Kulonprogo menyalurkan Rp440 juta untuk memperbaiki rumah 22 keluarga di Galur, Panjatan, dan Wates melalui program RLHB.