DPRD Kulonprogo Imbau Desa Percepat Perbaikan Administrasi Pedukuhan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulonprogo, mengimbau pemerintah desa setempat mempercepat pembuatan sistem administrasi pedukuhan untuk membenahi agar lebih baik.

Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Priyo Santoso di Kulonprogo, Sabtu (14/12/2013), mengatakan sistem administrasi pemerintahan desa juga perlu diperbaiki, agar manajemen pedukuhan serta pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

"Sejauh ini kepala dukuh atau kepala dusun belum memiliki administrasi yang baik, terkait dengan kondisi masyarakat setempat. Padahal, data yang dimiliki setiap pedukuhan adalah kunci dari kebijakan pemerintah. Karena itu, kami mendorong pemkab segera mempercepat pembuatan administrasi pedukuhan," katanya.

Ia mengatakan administrasi di tingkat pedukuhan menyajikan data riil sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat setempat. Data yang disajikan, menurut dia, mulai dari jumlah kepala keluarga miskin, pekerjaan warga, tingkat pendidikan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

"Data administrasi pedukuhan ini dapat mempercepat analisis program yang cocok untuk dikembangkan di setiap pedukuhan," katanya.

Sehingga, kata dia, pemkab dapat memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan menjadi potensi di wilayah setempat.

Ia mengatakan DPRD telah menyetujui anggaran untuk pembuatan administrasi pedukuhan tersebut sebesar Rp300 juta pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014.

"Semoga anggaran Rp300 juta itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembuatan administrasi pedukuhan," katanya.

Harapannya, menurut dia, data setiap pedukuhan tersebut akan menjadi program pokok pemerintah dalam merencanakan kebijakan pembangunan.

Selain itu, kata dia, Komisi IV DPRD juga menorong pemerintah setempat menganggarkan Rp10 juta per pedukuhan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur sampai kegiatan ekonomi produktif.

"Sudah saatnya masyarakat kecil terus didorong menciptakan ide kreatif guna meningkatkan perekonomian mereka, serta membuka lapangan pekerjaan baru dengan didukung infrastruktur yang bagus," katanya.

Tapi, kata dia, yang disayangkan adalah anggaran Rp10 juta per pedukuhan yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2014.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Muhyadi mengatakan saat ini dalam pembangunan di Kulon Progo terjadi kesenjangan antara wilayah selatan dengan wilayah utara yang berada di kawasan perbukitan Menoreh.

Anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kawasan perbukitan Menoreh sangat minim. Akibatnya, menurut dia, pertumbuhan ekonomi sangat lambat dibandingkan dengan daerah lain yang berada di wilayah selatan.

Kecamatan yang berada di kawasan perbukitan Menoreh di antaranya Kokap, Girimulyo, Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang.

"Pemerintah memang menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur, tapi angkanya masih jauh lebih kecil ketimbang di kawasan selatan," katanya.

Selain itu, menurut dia, program percepatan yang dicanangkan pemerintah seperti perkebunan dan pertanian juga terkesan setengah hati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.