Kisah Timbul Sopir Becak Jadi Korban Carut Marut Data BPS, Desil 1 Berubah Jadi 9
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Harianjogja.com, SLEMAN–Pemerintah Kabupaten Sleman merencanakan program bayi lahir langsung mendapatkan akta kelahiran. Program kerja sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman ini rencananya dimulai pada awal 2014 ini.
Kepala Disdukcapil, Supardi mengatakan sudah mulai menyusun program kerja sama ini. Diharapkan nantinya setiap bayi yang lahir di Sleman, orangtuanya pulang bisa langsung membawa akta kelahiran.
“Mulai 1 Januari 2014 memang ada program akta kelahiran jemput bola. Kami saat ini sedang menyiapkan kerja sama dengan rumah sakit umum daerah, puskesmas dan bidang yang ada di Sleman,” jelas Supardi di Humas Setda Sleman, Senin (16/12/2013).
Supardi mengatakan menurut rencana mulai dari pendataan hingga pembuatan akta kelahiran ini diperkirakan memakan waktu hanya tiga hari. Untuk sarat-saratnya asngat mudah, yakni scan buku nikah, KTP dan KK orang tua.
“Bagi bayi yang lahir di rumah, bisa lapor ke puskesmas. Jadi dari program ini kami berharap proses akta kelahiran bisa langsung dibuat,” jelas Supardi.
Supardi mengatakan hingga kini di Sleman memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.089.000 jiwa. Dari total itu 450.000 penduduk belum memiliki akta kelahiran. Kebanyakan mereka yang tidak memiliki akta kelahiran yang usianya sudah tua.
“Dulu memang ada sidang untuk membuat akta dan banyak orang yang tidak mau karena alasan biaya yang mahal. Namun setelah sidang ditiadakan, saya telah menyetujui 950 akta kelahiran yang seharusnya sidang. Dengan program baru ini kami berharap nantinya semua penduduk Sleman memiliki akta kelahiran,” jelas Supardi.
Kepala Dinkes Sleman, Mafilindati Nuraini mengatakan telah menyiapkan dua RSUD dan 25 puskesmas untuk mendukung program akta kelahiran ini. Pihaknya juga telah mengajak kerja sama RSUP Sardjito dan bidan swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Menteri PKP Maruarar Sirait membuka wacana hunian di atas sungai. Regulasi, legalitas, konstruksi, dan harga akan dikaji lebih dulu.
Anak Kampung Sadang, Bandung Barat, menyeberangi Waduk Saguling dengan rakit untuk sekolah. Warga berharap akses jembatan segera dibangun.
Kemnaker menyiapkan strategi triple skilling berupa upskilling, reskilling, dan cross-skilling untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat AI.
Job fair disabilitas Kulonprogo mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Riski dan Arif berbagi perjuangan mencari pekerjaan inklusif.
Pembangunan inklusif di Indonesia disoroti. Ohana Indonesia mendesak reformasi anggaran dan pemenuhan hak kelompok difabel.