Wisatawan Gunungkidul Tembus 4,5 Juta, PAD Retribusi Capai Rp56,1 Miliar
Kunjungan wisatawan Gunungkidul mencapai sekitar 4,5 juta orang hingga awal Oktober 2026. PAD retribusi wisata tembus Rp56,17 miliar.
Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah kios di lantai kedua Pasar Kranggan terlihat sepi. Kios berjumlah 28 itu banyak ditinggalkan pemilik karena lokasi kurang menguntungkan.
Hanya lima kios yang buka pada Jumat (10/1/2014). “Saya enggak tahu tapi katanya pada saat buka 1,5 tahun lalu itu ramai. Hampir semua kios buka tapi lama kelamaan berkurang dan sampai sekarang tinggal beberapa kios saja yang tetap berjualan,” kata seorang penjaga gerai telepon selular di lantai kedua Kranggan, Viktor.
Tiap hari hanya puluhan orang yang berkunjung ke lantai kedua. Menurut Viktor, tidak salah jika mayoritas toko sekarang menutup tempat mereka berjualan dan pindah ke lokasi lainnya yang dianggap lebih strategis.
“Kadang yang datang ke sini [lantai kedua] pun cuma lihat-lihat saja dan tidak membeli dagangan,” ucap Viktor.
Dia mengaku pemilik gerai tempat dia bekerja masih tetap mempertahankan kiosnya karena yakin suatu saat nanti akan ramai.
Hal senada diungkapkan Sigit, petugas parkir di Kranggan. Sejak buka 1,5 tahun yang lalu, kondisi di lantai kedua terus mengalami penurunan dari sisi jumlah penjual. Penyebabnya, pengusaha mengincar lokasi lain yang lebih menguntungkan karena di Kranggan sepi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kunjungan wisatawan Gunungkidul mencapai sekitar 4,5 juta orang hingga awal Oktober 2026. PAD retribusi wisata tembus Rp56,17 miliar.
Sebanyak 86 korban dugaan investasi emas melapor ke Bareskrim Polri. Kerugian ditaksir Rp25 miliar dengan tujuh perusahaan dilaporkan.
Festival Tunas Bahasa Ibu Jawa Tengah 2026 diikuti 490 siswa dari 35 kabupaten/kota. Taj Yasin mendorong pelestarian bahasa Jawa untuk menjaga tata krama dan ka
Pemerintah mempercepat revisi UU Narkotika untuk mengatasi lapas overkapasitas dan memperjelas penanganan pengguna serta pengedar narkoba.
DPRD Bantul meminta Pemkab mengevaluasi presensi PPPK paruh waktu agar tidak disalahgunakan dan kedisiplinan pegawai tetap terjaga.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta BPKP memperkuat pengawasan pembangunan dan keuangan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.