Kunker Ke Luar Negeri Dibatalkan, Sekretariat DPRD Jogja Dapat Rapor Merah

Harianjogja.com, JOGJA-Capaian kinerja keuangan Sekretariat Dewan (Sekwan) mendapatkan rapor merah karena terjadi deviasi 24,5%, sekalipun agenda kegiatan kunjungan kerja (kunker) pada akhir 2013 meningkat signfikan.

Dalam penilaian Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Teppa), realisasi capaian kinerja keuangan dinilai hanya 75% dari target 100%. Dalam standar Teppa, status rapor merah diberikan ketika deviasi (penyimpangan) lebih atau sama dengan 10%.

Untuk menekan rapor merah pada tahun depan, Sekretaris Dewan Drajad Ruswandono mengaku kesulitan.

“Pengelolaan anggaran seharusnya tergantung saya, karena saya pengguna anggaran. Tapi di sini juga tergantung 55 anggota Dewan, repotnya seperti apa itu,” ujar dia saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/1/2014).

Menurut dia, realisasi serapan di Dewan tidak bisa sesuai target karena terdapat kegiatan ke luar negeri seperti Korea, China, dan Slovenia senilai Rp1,5 miliar dibatalkan, karena pelaksanaan mepet dengan batas penggunaan anggaran.

Jelang tutup anggaran 2013 lalu, Harianjogja.com mencatat, Sekretariat Dewan juga telah banyak melakukan penyesuaian anggaran untuk kegiatan nglencer yang dikemas dalam peningkatan kapasitas anggota Dewan (bimtek) di luar provinsi.

Alokasi bimtek itu pada APBD murni semula Rp2,87 miliar namun telah dinaikan menjadi Rp4,58 miliar. Sementara anggaran untuk pembahasan peraturan daerah menyusut yang semula Rp9,13 miliar turun menjadi Rp7,39 miliar.

Drajat juga mengaku kesulitan untuk memenuhi target realisasi, karena terdapat kebijakan kunjungan kerja dianggarkan secara ad cost atau sesuai dengan kebutuhan, sementara perencanaan sebelumnya perjalanan dinas dialokasikan di awal.

Pada sistem itu, uang saku, uang hotel, makan diberikan total. Dipakai atau tidak dipakai, tidak dikembalikan ke kas daerah.

Dengan sistem ad cost pengembalian ke kas daerah, menurut dia, terbilang banyak. Semisal, total biaya perjalana dinas Rp10 miliar, setidaknya 45%-50%-nya kembali ke kas daerah. “Jadi sebenarnya ada penghematan,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.