Bupati Muara Enim Edison Siapkan Rp1,6 M untuk Suap Auditor BPK
Bupati Muara Enim Edison diduga terlibat suap audit BPK Rp1,6 miliar. KPK ungkap skema korupsi proyek pendidikan dan aliran dana.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Laporan adanya money politic (politik uang) seringkali kurang bukti dan saksi sehingga sulit dilakukan proses hukum.
Kapolres Kulonprogo, AKBP Johanes Setiawan Widjanarko mengatakan, untuk melaporkan praktik money politic, masyarakat harus dapat memberikan laporan lengkap, termasuk, alat bukti, tersangka dan juga saksi., sehingga prosesnya dapat ditangani dengan jelas. Menurutnya, laporan soal praktik money politic selama ini seringkali hanya 'katanya', tanpa dapat menyertakan bukti serta saksi.
"Pembuktiannya tidak mudah, harus jelas kelengkapannya," tegasnya, Minggu (20/1/2014).
Diungkapkannya, praktik money politic termasuk tindak pidana umum yang dapat dijerat dengan KUHP. Ketika bukti, saksi, dan laporan jelas, imbuh dia, penyidikan lima hari sudah dapat langsung dilimpahkan ke kejaksaan.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo, Puja Rasa Satuhu, membenarkan, money politic menjadi fokus pengawasan karena bisa mempengaruhi objek pemilihan seseorang.
Sebagai antisipasi, ia mengadakan bimbingan teknis bagi Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait jenis tindakan yang bisa dikategorikan money politic.
“Selain itu juga ada program sosialisasi di daerah pemilihan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Muara Enim Edison diduga terlibat suap audit BPK Rp1,6 miliar. KPK ungkap skema korupsi proyek pendidikan dan aliran dana.
Masyayikh NU tekankan adab Munas 2026, tolak perubahan AHWA, dan minta pesantren tetap jadi pusat organisasi.
Dugaan tindakan represif terhadap seniman saat ARTJOG 2026 menuai protes. Koalisi Artjokes mendesak kebebasan berekspresi dihormati.
AS lolos 32 besar Piala Dunia 2026, Brasil bangkit, Haiti dan Turki tersingkir di laga Grup C dan D, Sabtu 20/6/2026.
Pengesahan 724 calon warga PSHT Karanganyar dikawal 750 personel polisi. Penyekatan dilakukan di perbatasan untuk mencegah rombongan luar daerah.
Pemerintah menyiapkan Rp10,3 triliun untuk program listrik desa 2026. Sebanyak 5.700 desa dan 4.400 dusun masih belum menikmati listrik.