KPK Periksa Nusron Wahid 5 Jam, Dalami Dugaan Setoran di Kementerian ATR BPN
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
Harianjogja.com, JOGJA - Bupati Bantul Sri Suryawidati enggan memberikan penjelasan panjang lebar setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi DIY, Senin (20/1/2014).
Ida yang dikawal ketat oleh pendukungnya saat menuju mobil Toyota Land Criuser hitam mengaku dicecar 31 pertanyaan dari penyidik terkait pencairan APBD dan soal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Ada 31 pertanyaan, semua soal pencairan anggaran,” ucap Ida, sembari menutup pintu mobil.
Sekadar diketahui dalam penyidikan sebelumnya, Wakil Bupati Bantul Sumarno sempat mengaku mendapatkan kuasa penandatanganan dari Bupati Bantul. Padahal, saat itu Ida selaku Bupati Bantul tidak sedang berhalangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Bantul Sri Suryawidati akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Senin (20/1/2014).
Ida, panggilan akrab Sri Suryawidati, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul 2010-2011 dengan nilai Rp12,5 miliar.
Kejati telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan Kepala Kantor Pemuda dan Olahrga Bantul, Edy Bowo Nurcahyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
Kapolri Suyudi Ario Seto memerintahkan penindakan calo dan pungli rekrutmen kerja serta meluncurkan program Poliran.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.