JAMINAN KESEHATAN BPJS : Anggaran Kesehatan Warga di Bantul Bisa Membengkak

Harianjogja.com, BANTUL-Anggaran jaminan kesehatan untuk warga miskin di Bantul bisa membengkak jika asuransi kesehatan melebur ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Asuransi tersebut adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) yang ditangani Pemerintah DIY

Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto menjelaskan untuk melebur ke dalam BPJS premi asuransi kesehatan akan membengkak.

Bila premi Jamkesda di Bantul hanya Rp10.000 per orang maka untuk JKN menjadi Rp19.500. Pada tahun ini DPRD dan Pemkab Bantul menganggarkan dana sebesar Rp15 miliar untuk meng-cover Jamkesda.

"Kalikan saja kekuarangan Rp9.500 dengan 220.000 jiwa penerima Jamkesda, anggaran pasti membengkak ini harus dibahas dengan dinas," katanya, Kamis (22/1/2014).

Terkecuali untuk peserta Jamkesmas, anggaran JKN ditanggung seluruhnya oleh pusat. Dari sisi data juga tak bermasalah karena sudah lengkap nama dan alamat peserta.

Persoalan itu, menurut dia, bakal mengganjal sejumlah asuransi di Kabupaten Bantul tersebut bermigrasi atau melebur ke dalam BPJS. Merger Jamkesda dan Jamkesos ke BPJS dipastikan tak akan dapat terlaksana tahun ini.

Kepala BPJS DIY Donni Hendrawan mengatakan, seluruh asuransi kesehatan yang ada didaerah ditenggat maksimal 2019 untuk semuanya melebur ke dalam BPJS. "Kalau belum menjadi peserta JKN akan ada sanksi administratif bagi warga," tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul Maya Sintowati menyatakan, meski data masih bermasalah, proses persiapan layanan kesehatan menyongsong penerapan JKN jalan terus. "Intinya orang sakit kami layani dulu soal data itu urusan BKK," tegas Maya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.