Bedah Rumah di Kulonprogo Dinilai Belum Tepat Sasaran

Harianjogja.com, KULONPROGO—Persoalan administrasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sejak 2012 lalu dinilai sangat susah.

Imbasnya, program bedah kerap salah kaprah atau justru tidak menyasar pada warga yang sebenarnya masuk dalam sasaran program itu.

Faktanya, di Desa Sindutan, Kecamatan Temon terdapat seorang janda tua yang tinggal di rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan. Tapi karena terganjal admisnistrasi, rumah si janda tidak bisa dibedah.

“Disini itu banyak janda tua yang rumahnya tidak layak. Karena dia tinggal sendiri, administrasi tidak terpenuhi,” ujar Sumarwanto, tokoh masyarakat setempat, Minggu (26/1/2014).

Dia bersama warga berharap pemerintah merevisi aturan administrasi dalam program ini. Menurut dia, kebijakan itu menjadi kendala untuk melakukan bedah rumah, bagi warga miskin yang tinggal seorang diri.

Sumarwanto menjelaskan, administrasi program itu mengharuskan dalam sebuah rumah harus ada beberapa anggota keluarga, tidak hanya seorang saja yang ada dalam rumah itu. Padahal di wilayah setempat banyak janda tinggal seorang diri dalam rumah yang sudah tak layak huni. “Mereka itu juga perlu dibantu,” jelasnya.

Di wilayah Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, bedah rumah juga tidak kerap tidak menyasar pada warga yang benar-benar berkategori miskin.

"Yang kerap dapat justru warga yang dekat dengan Pemdes," ujar Antok, 38, warga setempat.

Sementara, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan setiap Minggu dirinya terus meninjau dan ikut terlibat dalam program bedah rumah. Sejak diluncurkan sudah lebih dari 400 rumah penduduk yang dibangun kembali agar lebih layak huni.

Semua dana pembangunan dari pihak ketiga dan tidak menyedot APBD. “Program ini juga menumbuhkan semangat gotongroyong di masyarakat,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.