Bukannya Memperkuat, Sejumlah Kebijakan Pemerintah Pusat Justru Dinilai Melemahkan Desa
Undang-Undang (UU) Desa dinilai belum mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera dan bermartabat.
TEMUAN BPK DI BANTUL : Nama Penerima Sama karena Tokoh Masyarakat
Ilustrasi dana bansos (JIBI/Solopos/Reuters)
Harianjogja.com, BANTUL-Anggota Komisi C DPRD Bantul yang membidangi masalah infrastruktur, Agung Laksmono menilai, ratusan juta anggaran yang digelontorkan dari program dana hibah atau dana bantuan sosial (bansos) ternyata hanya dinikmati segelintir orang.
"Harusnya didistribusikan merata ke semua warga. Makanya kami pernah meminta Bagian Administrasi Pembangunan agar membuat data sebaran wilayah yang akan dibantu agar merata," terang Agung Senin (28/1/2014).
Akibatnya kata dia, warga yang miskin dan harusnya berhak atas bantuan justru tak tersentuh pemerintah. Padahal hibah-bansos diamanahkan untuk membantu warga miskin secara merata.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Bantul Bobot Ariffi'aidin, dalam keterangannya kepada BPK berdalih, banyaknya warga menerima bantuan ganda dikarenakan nama penerima bantuan tersebut juga merupakan perwakilan kelompok masyarakat yang juga menerima bantuan untuk jenis yang berbeda sehingga namanya tercantum lebih dari satu kali.
"Nama tersebut biasanya sudah dipercaya atau tokoh masyarakat," terang Bobot seperti dikutip dalam LHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Nina Atmasari
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
