Rektor Unsoed dan Jejak Rp1,12 Miliar di PMB Jalur Mandiri
KPK mengungkap jejak Rp1,12 miliar dalam PMB jalur mandiri Unsoed dan dugaan akses approval calon mahasiswa oleh rektor.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Sejumlah baliho besar bergambar calon legislatif (caleg) di Kulonprogo diturunkan karena melanggar ketentuan, Rabu (29/1/2014).
Baliho-baliho yang diturunkan, antara lain berada di seputar Terminal Wates dan Jembatan Durungan.Penertiban ini melibatkan KPU, Panwas, Satpol PP, dan Dishubkominfo Kulonprogo.
Dalam kegiatan ini, tim dibagi menjadi tiga kelompok dan khusus daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Wates, Temon, dan Panjatan, menggunakan mobil crane karena di sepanjang Jalan Nasional banyak terpampang baliho besar dengan ukuran 4x8 meter.
Ketua Panwascam Wates, Aris Triyana, menuturkan, penurunan alat peraga kampanye (APK) karena balihobesar bergambar foto caleg menyalahi aturan. Seharusnya, caleg dilarang memasang baliho berupa foto ataupun nama sebab yang diizinkan memasang baliho adalah partai.
Diuraikannya, ketentuan APK diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, sedangkan ketentuan tempat pemasangan APK tertuang dalam Perbup Kulonprogo Nomor 70 Tahun 2013. “Kenyataannya, masih banyak dijumpai APK yang melanggar,” tukasnya.
PPK Kecamatan Wates, Pipik Pujihastuti, menampik jika pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan caleg maupun partai politik.
“KPU sudah sering melakukan sosialisai, jadi kemungkinan pelanggaran ini karena mereka kelebihan uang, mengingat memasang baliho ukuran besar di jalan utama butuh biaya besar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK mengungkap jejak Rp1,12 miliar dalam PMB jalur mandiri Unsoed dan dugaan akses approval calon mahasiswa oleh rektor.
Job fair khusus disabilitas digelar di BLK Wates, Kulonprogo, 27 Agustus 2026. Sebanyak 10 perusahaan membuka 161 posisi pekerjaan.
Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwijo, mendorong Taman Budaya Sleman menjadi pusat informasi komprehensif potensi budaya.
Regrouping SDN Hargomulyo ditolak warga. DPRD Kulonprogo meminta Disdikpora, sekolah, dan wali murid duduk bersama mencari solusi.
Dinsos Sleman mengimbau warga memperbarui data desil melalui Perlinsos sebelum 31 Agustus 2026. Ada 2.940 agen di 86 kalurahan.
Event 21–23 Agustus 2026 di Sleman dan DIY dinilai mendorong hotel, kuliner, transportasi, dan UMKM lokal.