Kehancuran Ekologi RI di Balik Transisi Energi Disuarakan di COP30
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
JIBI/Solopos/Maulana Surya Pasien rawat jalan mengantre untuk menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moewardi, Jebres, Solo, Kamis (2/1). Selain peserta pengalihan dari Askes, Jamkesmas, TNI/PoIri dan Jamsostek, masyarakat dapat mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014.
Harianjogja.com, BANTUL-Klaim biaya pengobatan pasien dengan jaminan kesehatan pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul yang belum dibayar pemerintah pusat mencapai hingga Rp30 miliar.
Otoritas RSUD mengakui sulit melakukan investasi atau pengembangan layanan rumah sakit akibat tidak lancarnya pembayaran klaim oleh pemerintah pusat.
Klaim biaya pengobatan pasien yang berobat menggunakan asuransi kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Askes dan Jaminan Persalinan (Jampersal) tersebut merupakan piutang RSUD ke pemerintah pusat yang menanggung biaya pengobatan.
Humas RSUD Panembahan Senopati I Nyoman Gunarsa menyebutkan, jumlah piutang yang belum dibayar oleh pemerintah tersebut mencapai hingga Rp30 miliar.
Besarnya jumlah piutang karena tidak lancarnya pembayaran dari pemerintah pusat. Seingat Nyoman, terakhir pembayaran dilakukan pada Juli tahun lalu.
“Belum dibayar seluruhnya, untuk tahun lalu saja baru dibayar sampai Juli, sehingga totalnya samapi tiga puluh miliar,” ujarnya pekan lalu.
Padahal, menurut Nyoman, untuk bekerja maksimal RSUD membutuhkan arus uang yang lancar. Sehingga dapat memaksimalkan layanan serta melakukan pengembangan layanan rumah sakit.
Akibat besarnya dana tertagih, RSUD tidak bisa melakukan investasi atau pengembangan pelayanan. Meski ia membantah, bila hal itu mengganggu layanan rumah sakit kepada pasien.
“Kalau pelayanan ke pasien belum sampai mengganggu, tetap seperti biasa. Hanya untuk tujuan investasi yang bisa terkendala,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nasib banyak Masyarakat Adat justru kian terancam oleh ambisi transisi energi global.
Polresta Jogja melengkapi berkas kasus dugaan kekerasan anak di daycare Little Aresha dengan 147 saksi dan 13 tersangka.
Pemkab Gunungkidul meminta dispensasi penggunaan solar untuk bus sekolah akibat kenaikan BBM nonsubsidi yang membebani anggaran operasional.
Debarkasi haji di YIA mulai disiapkan menyambut kepulangan jemaah pada 2 Juni 2026 dengan sistem tanpa asrama pertama di Indonesia.
Cek jadwal KRL Jogja–Solo dari Tugu ke Palur. Simak jam keberangkatan lengkap dan imbauan penumpang.
MR.D.I.Y. Art Competition 2026 hadir di Jogja lewat workshop seni. Seniman muda diajak berkarya dan tembus panggung internasional.