KEISTIMEWAAN DIY : Anti KKN, Wironegoro Tak Lagi Bantu Warga Mengakses Danais

Harianjogja.com, JOGJA-KPH Wironegoro mengakui pada 2013 memberikan kemudahan warga untuk mengakses Danais sehingga memperbanyak jumlah proposal yang masuk ke Dinas Kebudayaan.

“Terus terang 2013 saya memang mengantarkan, tapi 2014 saya tidak mau karena saya anti-KKN [korupsi, kolusi dan nepotisme]. Kepala Dinas Kebudayaan (GPBH Yudhaningrat) romo (paman) saya sendiri,” ujar Penghageng Tepas Parentah Hageng Kraton usai mengikuti dialog interaktif Peran Sosial Media dalam Tahun Politik yang digelar ibu mertuanya GKR Hemas di kediamannnya Kraton Kilen, Rabu (5/3/2014).

Pada tahun ini, ia berharap masyarakat sudah dapat mandiri mengajukan sendiri ke Pemerintah Daerah DIY melalui SKPD yang tepat. Sosialisasinya di ratusan kampung- kampung belakangan ini, kata dia, adalah bagian untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana cara pengajuan proposal.

Atas alasan itu, suami GKR Pembayun itu membantah sosialisasinya itu syarat dengan kepentingan politik karena ia ymencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR dari Partai Gerindra.

Ia mengklaim bisa membedakan perannya kapan sebagai caleg, dan kapan sebagai utusan Kraton. “Kami cuma menjembatani, tapi tidak menjanjikan,” kata dia.

Dia beralasan, sosialisasinya tersebut sekaligus untuk membantu kinerja Pemda DIY dalam menjaring aspirasi masyarakat terkait Keistimewaan DIY yang baru berusia dua tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.