DPRD Sleman Berjanji Perjuangkan Nasib GTT dan PTT

Harianjogja.com, SLEMAN- Komisi D DPRD Sleman menyatakan tuntutan yang diajukan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) Sleman sangat proporsional. http://www.harianjogja.com/baca/2014/03/08/guru-honorer-tolak-sistem-kontrak-494668" target="_blank">GTT dan PTT Sleman menuntut agar diangkat menjadi CPNS dan dihapuskan sistem kontrak mereka.

“Kami sudah lihat di lapangan bahwa mereka sangat dibutuhkan,” ucap Sofyan Setyo Darmawan, Ketua Komisi D DPRD Sleman, menanggapi.

Mekanisme tes yang menggunakan lembar jawab komputer dikatakan tidak sesuai kondisi peserta ujian. “Ibaratnya jika mereka mengabdi selama 20 tahun, selama itu pula mereka tidak memegang pensil 2B,” terang Sofyan Setyo Darmawan, Jumat (7/3/2014).

Menurutnya, transparansi pengumuman hasil ujian yang tertunda beberapa kali juga perlu disoroti.
Sofyan mengatakan, seharusnya pemerintah bisa mengangkat GTT dan PTT secara bertahap, misalnya berdasarkan masa pengabdian.

“Kami akan dorong Pemerintah Pusat segera membuat kebijakan untuk menampung kepentingan para guru ini,” paparnya.

Wakil Ketua II DPRD Sleman Rohman Agus Sukamto mengatakan pihaknya akan memperjuangkan agar K2 yang tidak diakomodasi Pemerintah Pusat bisa dikembalikan ke Pemerintah Daerah. “Kami tidak akan menelantarkan bapak-ibu,” janjinya kepada para GTT/PTT Sleman.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Sleman yang diwakili Komisi D akan mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Kamis (12/3/2014) mendatang.

Rencananya, beberapa perwakilan PHSNI Sleman akan turut berpartisipasi dalam rombongan itu. “Itu bapak Dewan yang punya agenda. Kami akan ikut saja,” komentar Eka Mujiyanta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.