Resmi! Standar B50 Berlaku Juli 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Pemerintah tetapkan standar baru biodiesel B50 mulai Juli 2026. Simak aturan, syarat, dan sanksinya..
Harianjogja.com, KULONPROGO- Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo, Gusdi Hartono, menuturkan, pelebaran jalan Wakapan, Wates tidak akan mengenai tanah maupun pertokoan milik warga sehingga tidak akan ada ganti rugi bagi warga.
“Kami hanya mengoptimalkan ruang milik jalan (rumija) dengan mengurangi lebar trotoar dari yang semula satu sampai dua meter menjadi 80 sentimeter,” jelasnya, Kamis (1/5/2014).
Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini sebesar Rp1,3 miliar dan realisasi akan dilakukan 28 Maret mendatang dengan masa pengerjaan empat bulan.
Sanem, 52, pedagang arit, mengaku sudah diberitahu perihal pelebaran jalan dan tidak mempersoalkan hal tersebut. “Tidak apa-apa trotoarnya jadi sempit, nanti mengeluarkan dagangannya sedikit-sedikit saja,” ungkapnya.
Menurutnya, pelanggan secara otomatis mencarinya jika ingin membeli peralatan pertukangan mengingat ia sudah lebih dari 20 tahun menempati lokasi tersebut. Terlebih, sampai saat ini belum ada larangan dari dinas terkait yang melarang PKL berjualan di trotoar Jalan Wakapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemerintah tetapkan standar baru biodiesel B50 mulai Juli 2026. Simak aturan, syarat, dan sanksinya..
Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 29 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 dengan 15 perjalanan setiap hari.
Gojek mulai menerapkan biaya pembatalan GoCar Rp3.000 di sejumlah kota. Simak syarat, mekanisme, dan ketentuan lengkapnya.
Balita tewas setelah terjebak lubang proyek di Manggarai, Tebet. Evakuasi berlangsung empat jam sebelum korban dibawa ke rumah sakit.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 29 Juni 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 dengan 16 jadwal keberangkatan.
BPS menjamin data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk statistik, bukan pajak. Pendataan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.