KISAH CALEG DIY KE DPR : Idham Samawi akan Berjuang Kembalikan ke Arah yang Benar

Idham Samawi menjadi politikus asal DIY yang lolos menjadi anggota DPR. Banyak hal yang ingin dia usung ke Jakarta. Apa saja? Berikut laporan wartawan Harian Jogja Endro Guntoro.

Saat berbincnag dengan Harian Jogja beberapa waktu lalu, Idham mengungkapkan tekatnya setelah dia terpilih. Suami Bupati Bantul Sri Suryawidati ini mengatakan kepentingan nasional, internasional dan lokal DIY harus seiring seirama diperjuangkan.

Ketiga kepentingan tersebut menjadi satu tekad mengembalikan negara ke jalan yang benar yang harus terasakan lima tahun mendatang.

Salah satu disebutkan Idham sektor pertanian yang nyata-nyata dinilai jauh dari harapan dapat tercapainya kesejahteraan rakyat dan petani yakni kebijakan impor pangan.

“Beras, kedelai, daging impor. Sampai-sampai garam saja negara kita ini impor. Idham dan PDIP tidak bisa membiarkan hal ini,” imbuhnya.

Kebijakan pemerintah membuka hutan juga jauh dari harapan dengan selalu memilih menanam sawit dan karet bukan tanaman pangan pangan yang dapat lebih memperkuat kedaulatan pangan untuk kebutuhan pangan rakyatnya.

Untuk itulah, Idham dan PDIP sebagai pemenang pemilu merebut kursi terbanyak di Senayan nanti bertekad untuk bisa merubah sistem serta me-review batang tubuh undang undang produk pemerintah yang merugikan rakyat sendiri.

Langkah itu sudah mulai disiapkan Idham yang juga menjabat posisi strategis di DPP PDIP dengan pakar kebijakan partainya dengan mengidentifikasi sebanyak 18 Undang Undang untuk bisa kaji ulang dan disempurnakan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi harga mati.

“18 undang-undang itu, tiga diantaranya UU Perbankan, UU Sisdiknas, UU Sumber Daya Alam. Kami akan sempurnakan,” imbuh Idham.

Idham juga ingin mengkaji ulang kebijakan-kebijakan menyangkut perjanjian dengan negara lain yang justru merugikan petani dan rakyat sendiri. Idham menilai keikutsertaan pemerintah dalam perjanjian-perjanjian dunia justru mirip Seekor Kebo yang dicongok sehingga tak berdaya diajak ‘ngalor ngidul’.

“Misalnya saja larangan kebijakan subsidi pupuk petani karena kebijakan tersebut dipandang akan mengganggu harga pasar dunia. Sementara langkah subsidi pupuk petani adalah kebijakan yang amat strategis yang nyata-nyata dirasakan rakyat. Uang rakyat harus kembali banyak ke rakyat melalui ragam program dan kebijakan. Toh, dengan perjanjian itu, negara lain belum tentu mematuhui perjanjian antar negara,” tandas Idham lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.