Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bripka E
Polisi memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan kekerasan seksual Bripka E. Penyidik segera melimpahkan berkas perkara ke Kejari Wonogiri.
Harianjogja.com, JOGJA- Penghageng II Tepas Parentah Hageng Keraton KRT Yuda Hadiningrat mengatakan abdi dalem yang mendapatkan honor secara tunai adalah prajurit, abdi dalem kanayakan yang berada di petilasan Kraton di Mojokerto, Wonogiri, Gunung Lawu, dan Cilacap.
Termasuk, para wayah dalem yang besarannya antara Rp125.000-Rp300.000.
Terkecuali, untuk wayah dalem, pengambilan honor dapat diwakilkan tidak seperti abdi dalem dengan alasan Parentah Hageng sekaligus melakukan inventarisasi personel.
GKR Hayu yang kini sedang kuliah di Amerika Serikat, misalnya. "Kalau abdi dalem tidak boleh dikuasakan,” katanya.
Kendati begitu, ia mengaku hingga Senin (12/5/2014) belum mendapatkan kepastian cair atau belumnya honor untuk abdi dalem saat tabungan itu dibagikan.
Jika sudah, buku tabungan yang dibagikan kosong tanpa cek kredit, abdi dalem dapat langsung mengambilnya di cabang BPD terdekat.
Sebelumnya, Kepala Bidang Sejarah Museum dan Purbakala Dinas Kebudayaan DIY Ariyanti Luhur Tri Setyarini belum dapat memastikan honor abdi dalem Kraton dan Pura Pakualaman dapat cair atau tidak saat pembagian tabungan di Kraton itu, meski dana transfer pusat itu sudah berada di kas daerah.
“Karena bisa tidaknya tergantung proses keuangan di Disbud,” ungkap Ririn, panggilan akrabnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan kekerasan seksual Bripka E. Penyidik segera melimpahkan berkas perkara ke Kejari Wonogiri.
Kubu Febrie Adriansyah menggugat praperadilan dan mengidentifikasi 30 dugaan pelanggaran, termasuk penggeledahan rumah di Sentul.
Padukuhan Kroco Kulonprogo menjalani verifikasi ProKlim Lestari. Jika lolos, Kroco menjadi kampung ProKlim Lestari pertama di Kulonprogo.
Pemerintah membahas kelanjutan Otsus Aceh yang berakhir 2027, termasuk opsi dana 2,5% dan kemungkinan tanpa batas waktu.
Kejagung memeriksa lima pegawai Kemenhut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT TPL periode 2008-2025.
DPRD Bantul telah membahas 7 dari 12 Raperda 2026. Lima Raperda tersisa ditargetkan rampung dibahas hingga akhir tahun.