RSPS Bantul Raih ISO 27001:2022, Perkuat Keamanan Data Pasien
Sertifikasi ISO 27001:2022 ini menjadi bukti keseriusan RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam memberikan layanan yang aman dan profesional
Harianjogja.com, JOGJA-Aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai ada unsur politis terkait skandal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Persiba Bantul 2012 senilai Rp12,5 miliar karena hingga kini kasus tersebut masih terkatung-katung.
Terakhir Kejaksaa Tinggi (Kejati) DIY masih menunggu kabar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat untuk menghitung kerugian negara.
“Saya berharap BPKB bicara ke publik apa alasannya PKN [penghitungan kerugian negara] belum dilakukan,” kata Hifzil Alim, salah satu aktivis Pukat, Jumat (6/6/2014).
Menurut Hifzil, sejak awal kasus yang sudah menyeret dua tersangka yaitu Mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan Mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo adalah dari BPKP. Sejak ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejati DIY pada Januari lalu sampai saat ini belum ada perkembangannya.
Setidaknya, lanjut Hifzil, BPKP memberikan respon atas permintaan Kejati untuk melakukan audit. Hal itu diakuinya agar masyarakat mendapat penjelasan alasan administrasi atau letak kesulitan melakukan audit dana hibah Persiba.
“Minimal ada perkembangan sudah berapa persen. Kalau didiamkan terus jangan salahkan masyarakat kalau menganggap ada unsure politis baik dari Kejati maupun BPKP,” tandas Hifzil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Inflasi Kota Jogja Juni 2026 naik 0,46% dipicu kenaikan BBM, terutama berdampak pada sektor transportasi.
Pemerintah dan marketplace sepakat menahan kenaikan biaya layanan demi menjaga UMKM tetap kompetitif di tengah integrasi sistem.
Lima peserta Latsarmil SPPI meninggal dunia, Kemenhan dan Kemenkes bentuk tim investigasi untuk ungkap penyebabnya.
Toyota dan Joby Aviation bentuk aliansi strategis di AS untuk produksi taksi udara elektrik, siap sambut mobilitas masa depan.
Penandatanganan itu menandai resminya pembukaan pelayanan keimigrasian di MPP Klaten.