PHK Industri Tak Hanya Dipicu Harga Gas, Ini Penjelasan Said Iqbal
Said Iqbal menegaskan PHK industri tidak hanya dipicu harga gas, tetapi juga konflik global, daya beli melemah, dan relokasi investasi.
JIBI/Desi Suryanto Sejumlah kios pada Pasar Seni dan Kerajinan Kulonprogo di jalan Wates, Sentolo, Kulonprogo, DI. Yogyakarta tidak buka dan mangkrak seperti terlihat pada Rabu (17/04/2013). Sepinya tingkat kunjungan wisatwan maupun warga yang hendak berbelaja kerajinan membuat kebanyakan kios menutup tempat usahanya, hanya terdapat sekitar empat kios saja yang buka setiap harinya. Para pemilik usaha ditempat tersebut berharap pemerintah memperbanyak promosi pusat seni dan kerajinan itu.
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kulonprogo gagal meraih penghargaan Adipura tahun ini karena ruang terbuka hijau (RTH) dan ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro dan Jalan Brigjen Katamso dinilai belum memenuhi syarat.
Kurangnya kebersihan pasar juga menjadi salah satu penyebab gagalnya penghargaan untuk kota terbersih diperoleh Kabupaten Binangun.
Kasi Pengembangan Kapasitas Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kulonprogo, Hendratmo, menuturkan, penilaian penghargaan Adipura tergolong tinggi.
Titik-titik yang dipantau antara lain seperti RTH, sungai, pasar, dan ruas jalan utama harus memiliki nilai minimal 74. Dari hasil penilaian, hanya beberapa sungai di Kulonprogo memperoleh nilai 74.
“Tahun ini Kulonprogo hanya mendapatkan penghargaan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yaitu dokumen pelaporan terkait kondisi lingkungan di Kulonprogo,” ujarnya, Selasa (10/6/2014).
Menurutnya, masyarakat bisa membantu meraih Adipura dengan ikut menjaga dan mempertahankan, bahkan menambah fasilitas peneduh seperti tanaman di tempat umum yang terdapat di Kulonprogo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Said Iqbal menegaskan PHK industri tidak hanya dipicu harga gas, tetapi juga konflik global, daya beli melemah, dan relokasi investasi.
Menko Muhaimin pastikan pasien kronis tetap terlindungi JKN. Pemerintah siapkan tambahan anggaran Rp20 triliun untuk layanan kesehatan.
YPI RUS Kudus siapkan SMP Internasional berbasis Cambridge, bilingual, dan vokasi untuk cetak generasi unggul berdaya saing global.
Pemda DIY siapkan Raperda Perfilman untuk bangun ekosistem film berbasis budaya sekaligus dorong industri kreatif lokal.
Pemerintah resmi mewajibkan registrasi SIM dengan biometrik wajah mulai 2026 untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejahatan digital.
Sebanyak 35 anak Gunungkidul lolos Sekolah Rakyat 2026. Namun data final masih menunggu SK Gubernur DIY Sri Sultan HB X.