KASUS BOWO GAPLEK : Pengurus Koperasi Datangi Polda, Pertanyakan Penahanan

Harianjogja.com, SLEMAN - Sejumlah pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bangun" Wonosari mendatangi Ditreskrimum Polda DIY, Selasa (5/8/2014).

Mereka meminta kepada Polda DIY untuk memberikan kepastian hukum serta menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak keluarga http://www.harianjogja.com/baca/2014/07/22/ini-kasus-yang-membuat-bowo-gaplek-caleg-terpilih-dprd-diy-ditahan-polda-521287" target="_blank">tersangka Setyo Wibowo alias Bowo Gaplek.

Sebelumnya Ditreskrimum Polda DIY menahan Bowo Gaplek yang juga Caleg terpilih DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (21/7/2014) lalu. Warga Dusun Bansari RT 02 RW 04, Kepek, Wonosari ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan penipuan dana KPRI "Bangun" Wonosari senilai Rp2 miliar pada 2010 lalu.

Mantan Manajer KPRI "Bangun" Kasdi Siswo Pranoto meminta kepada Polda DIY untuk tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Alasannya karena permasalahan Setyo Wibowo bersama Koperasi belum tuntas. Bahkan, kata dia, belum pernah ada komunikasi antara tersangka dengan koperasi terkait kepastian waktu pembayaran pinjaman yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

"Kami mendengar akan adanya penangguhan penahanan makanya kami datang, kami minta jangan ditangguhkan. Kami berharap kasus ini bisa terselesaikan karena sudah berlarut," tegasnya saat mendatangi Polda DIY, Selasa (5/8/2014).

Menurutnya, pengurus dan anggota koperasi tidak menuntut berlebih tetapi hanya batas kewajaran dan sesuai proses hukum yang ada. Meski sebelumnya sempat diberikan jaminan sertifikat tanah tapi dijual kembali oleh Bowo Gaplek, pihaknya pun tidak akan berharap menuntut itu kembali.

"Kalau misalkan, tanah itu tidak jadi diberikan kepada kami, tetapi uang kami yang dipinjam harus dikembalikan, kami tidak berlebihan menuntut," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.