Pengamat Menilai Mobdin Baru Perlu Dikaji Ulang

Harianjogja.com, JOGJA- Pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk pimpinan Dewan (Pimwan) sebagai pengganti mobil lama diminta untuk dikaji ulang.

Menurut Direktur Penggiat Lembaga Swadaya IDEA (Institute for Development Analysis) Wasingantu Zakiyah pengadaan mobdin semestinya tidak hanya didasari rutinitas tujuh tahunan. Toh, mobdin dinas itu dipakai oleh pimpinan Dewan baru, yang belum terukur mengenai kapasitasnya dalam mengawal kebijakan pemerintah.

“Kalau kinerjanya baik dalam hal ini terutama pengawasan dana keistimewaan yang terus- terusan molor, silahkan saja mobdin itu sebagai reward dari rakyat,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Rabu(6/8/2014).

Sementara berdasarkan dengan aspek legalitas, lanjutnya, memang diatur penggantian mobdin dinas dilakukan maksimal tujuh sampai delapan tahun karena mempertimbangkan aspek nilai ekonomis kendaraaan. Namun aturan itu semestinya tidak mengesampingkan aspek kelayakan secara riil.

“DIY itu bukanlah wilayah yang luas, saya kira kalau hanya untuk dipergunakan ketika masa reses mengunjungi kontituensnya kendaraan tujuh tahun masih layak,” tuturnya.

Karenanya ketika memang tidak sampai macet parah, menurutnya, tidak ada alasan untuk tergesa-gesa mengganti, kecuali pimpinan Dewan itu memang ingin mempergunakan ke luar daerah untuk kepentingannya di luar jabatannya.

Saat pembahasan Rancangan APBD 2014, menurut dia, pengadaan mobdin itu memang sudah dibahas. Namun lantaran banyak penolakan dari anggota Dewan sendiri, lalu dibatalkan. Karenanya dengan banyak pertimbangan itu, ia menegaskan pengadaan mobdin bagi pimpinan baru sebaiknya dibatalkan dan diserahkan pada keputusan anggota Dewan baru nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.