OJK Cabut Izin 9 BPR dan BPRS Sepanjang 2026, Ini Daftarnya
OJK telah mencabut izin usaha sembilan BPR dan BPRS sepanjang 2026. Simak daftar bank yang ditutup serta alasan pencabutan izinnya.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo memaklumi penyerapan dana keistimewaan (danais) yang kurang optimal di Kulonprogo. Menurut Hasto, kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Kulonprogo tetapi juga di kabupaten lainnya.
Dikatakannya, konsep kegiatan yang digunakan untuk menyerap danais masih dipelajari.
"Semua masih belajar dan menyesuaikan dana sesuai peruntukannya, kegiatan ini boleh tidak, kegiatan seperti itu boleh tidak," jelasnya kepada Harianjogja.com, Minggu (24/8/2014).
Ia juga tidak setuju jika kegiatan yang menggunakan danais semata-mata untuk menggelar pentas seni. Sebab ada kegiatan lain yang tak kalah bermanfaat, seperti pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kesenian maupun kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan seni. Diungkapkannya, dari hasil rapat diketahui program yang menggunakan danais di atas Rp10 miliar dapat dialokasikan untuk pembangunan. Salah satunya yang segera digarap oleh Pemkab Kulonprogo adalah pembangunan taman budaya.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kulonprogo Ika Damayanti menyayangkan jika anggaran dalam jumlah besar tersebut hanya digunakan untuk pentas maupun acara budaya yang bersifat jangka pendek.
Sebelumnya, dewan menilai penyerapan danais tidak maksimal. Seharusnya anggaran sebesar Rp28 miliar yang dianggarkan untuk kegiatan 2014 tidak melulu untuk kegiatan tradisi, melainkan juga peningkatan sumber daya manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
OJK telah mencabut izin usaha sembilan BPR dan BPRS sepanjang 2026. Simak daftar bank yang ditutup serta alasan pencabutan izinnya.
Bapanas mulai menyalurkan bantuan beras 10 kg kepada 33,24 juta KPM secara serentak pada 17 Agustus 2026 melalui Bulog.
Prabowo meminta program gentengisasi dipercepat untuk mengganti atap seng demi kesehatan, ekonomi, dan penggunaan produk dalam negeri.
Organisasi mahasiswa dan kepemudaan menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk memberantas dugaan mafia beras fortifikasi.
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memperkuat tata kelola pembiayaan dengan mengubah mekanisme penilaian aset jaminan seba
Pergeseran anggaran uji tanah Stadion Mandala Krida rampung. DPRD DIY mendorong penyusunan DED dianggarkan pada 2027 sebagai tahapan renovasi stadion.