Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp242 Miliar
Ilustrasi pemungutan suara pilkada (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Harianjogja.com, SLEMAN-Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Sleman Peduli Demokrasi mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan langsung oleh rakyat.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada para anggota Dewan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Selasa (23/9/2014).
Koordinator aksi, Purwana mengatakan, pilkada langsung merupakan bentuk tegaknya demokrasi. “Demokrasi seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika rakyat tidak dilibatkan lagi, demokrasi bisa dikatakan berhenti,” ungkapnya.
Purwana pun menilai, jika pilkada dilakukan wakil rakyat, hasilnya kemungkinan besar tidak sesuai keinginan dan harapan rakyat.
“Selama ini, aspirasi kami saja belum tentu didengar. Bagaimana jika kepala daerah dipilih Dewan? Bisa jadi semakin tidak mewakili keinginan rakyat,” papar Purwana.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budi Sanyoto, menyambut baik aspirasi yang disampaikan warga. Dia lalu berjanji akan menyampaikan dukungan warga kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk diperjuangkan dalam rapat DPR RI.
Menurut Budi, aksi Masyarakat Sleman Peduli Demokrasi menandakan masih besarnya dukungan untuk menjalankan demokrasi bersama rakyat.
“Ini merupakan keinginan langsung dari masyarakat, akan terus kami perjuangkan,” kata Budi, saat menemui warga di aula gedung DPRD Sleman, Selasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
China meluncurkan Shenzhou-23 dengan misi eksperimen tinggal satu tahun di stasiun antariksa Tiangong di tengah persaingan antariksa dengan AS.
Mendag Budi Santoso memastikan kewajiban DMO CPO tetap berlaku meski ekspor komoditas strategis nantinya dilakukan melalui PT DSI.
Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 1.000 perwira TNI-Polri di Seskoad Bandung, sekaligus meresmikan perpustakaan dan museum
BGN berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri untuk mengusut maraknya dugaan penipuan jual beli titik SPPG program Makan Bergizi Gratis.
KPK memeriksa tiga ASN Kemenhub sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub.