Hati-hati, Penipuan Catut Nama Pejabat Pemkab Gunungkidul Kian Marak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul meminta ke sekolah-sekolah waspada penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab. Guna memuluskan aksinya, modus penipuan tak jarang mencatut nama pejabat eselon tingkat II di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid mengakui, akhir-akhir ini banyak laporan penipuan di sekolah. Hingga saat ini, ada dua sekolah yang melaporkan menjadi korban penipuan. Modus yang dilakukan bervariasi, mulai pemberian bantuan sekolah sampai wacana pemberkasan untuk honorer K2.

“SD Muhammadiyah Purwodadi dan SD Mulusan Paliyan merupakan sekolah yang telah melakukan pelaporan. Namun, masih banyak sekolah yang mengalmai hal sama, tapi belum melapor ke kami,” kata dia, saat ditemui Harianjogja.com, di ruang kerjanya, Kamis (25/9/2014).

Dia menjelaskan ada kesamaan modus penipuan tersebut, karena pelaku sama-sama mencatut pejabat pemkab, yakni Kepala Disdikpora, Sudodo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Sigit Purwanto. Hanya, lanjutnya, konteksnya berbeda, Kepala Disdikpora disangkutkan dengan bantuan sosial, sedang Kepala BKD dihubungkan dengan pemberkasan honorer K2.

“Kalau masalah penipuan bantuan sosial, saya mendapat informasi langsung dari sekolah bersangkutan. Sedang, masalah pemberkasan honorer K2, saya mendapatkan info itu dari pak Sigit. Saya pastikan, informasi tersebut merupakan modus penipuan yang dilakukan oleh orang tak bertanggungjawab,” tegas mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Gunungkidul itu.

Bahron menegaskan informasi tersebut merupakan berita bohong. Untuk itu, dia meminta ke sekolah untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai sekolah menjadi korban penipuan oknum tertentu.

“Jika memang ada bantuan atau ada lowongan lain, pasti akan dibuat pengumuman secara resmi, dan bukan melalui telepon. Ada baiknya sekolah segera melapor ke dinas bila menjadi korban
penipuan,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis TK/SD Tepus Agus Budi Sulistyo mengakui bila salah satu sekolah di Desa Purwodadi mejadi korban penipuan. Modus yang dilakukan, sekolah diberitahu mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp140 juta. Namun, sebelum bantuan diberikan, sekolah bersangkutan harus menyetorkan uang Rp3 juta ke nomor rekening tertentu.

“Kejadian itu terjadi Rabu [24/9/2014] kemarin. Saat menadapatkan info tersebut, saya meminta ke sekolah agar jangan memberikan unag tersebut,” kata Agus, saat dihubungi kemarin.

Dia merasa janggal atas informasi yang diterima sekolah tersebut. Sebab, jika memang sekolah mendapatkan bansos, bantuan akan dilakukan secara resmi, dan bukan melalui telepon.

“Saya tidak yakin atas informasi itu. Untuk memastikan, saya menghubungi Sekretaris Disdikpora. Hasilnya, info itu bohong besar, dan masuk ke dalam penipuan,” tutur dia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.