MORATORIUM PNS : Lima Tahun Mendatang, Bantul Kekurangan 4.644 Pegawai

Harianjogja.com, BANTUL—Rencana Pemerintah Pusat menerapkan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS)
memberatkan daerah.

Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Danang Wijayanto menyatakan perekrutan CPNS terakhir melalui jalur umum diadakan pada 2011. Sejak saat itu tidak pernah lagi ada pengangkatan pegawai, kecuali seleksi dan pengangkatan pegawai honorer kategori II yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) pada akhir 2013 lalu.

Total kekurangan pegawai di Bantul mencapai 2.483 orang dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang pensiun tiap tahunnya. Bilakebijakan moratorium dilaksanakan hingga lima tahun mendatang,  Bantul bakal kekuarangan pegawai hingga 4.644 orang. Total pegawai yang akan pensiun dari 2015-2019 tercatat sebanyak 2.358. Sedangkan total PNS yang masih aktif saat ini sebanyak 11.057 orang.

Sejatinya, kata Danang, Pemerintah Pusat hanya melakulan moratorium dengan sistem zero growth. Artinya, pemerintah hanya boleh merekrut CPNS sesuai proporsi PNS yang pensiun. Namun sistem zero growth itu tidak berlaku bagi Bantul. Penyebabnya, Pemerintah Pusat melarang pengangkatan CPNS di daerah ini akibat besarnya belanja pegawai yang mencapai 62% dari total belanja APBD.

Akibat bengkaknya belanja pegawai tersebut, Kabupaten Bantul tahun ini bahkan tidak mendapat jatah rekrutmen CPNS melalui jalur umum seperti halnya daerah lain.

“Bantul boleh mengangkat CPNS bila belanja pegawai turun hingga menjadi lima puluh persen, dan itu diperkirakan baru bisa dicapai pada 2018,” kata dia, Rabu (29/10/2014).

Krisis jumlah PNS di daerah ini paling banyak terjadi di sektor pendidikan disusul kesehatan. Kekurangan tenaga guru SD bahkan mencapai hingga 1.000 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.