Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Ilustrasi uang rupiah (Dok/JIBI)
Harianjogja.com, JOGJA—Warga DIY kini tidak usah lagi repot-repot memberi uang ke aparatur pemerintah menyusul keluarnya Surat Edaran Gubernur DIY No.12/2014 tentang Penegasan Larangan Gratifikasi.
SE Gubernur itu untuk menegaskan aturan-aturan larangan gratifikasi kepada aparatur pemerintah yang sudah ada. SE Penegasan Larangan Gratifikasi itu kini sudah diedarkan kepada seluruh pimpinan kabupaten/kota serta satuan kerja perangkat daerah seluruh DIY.
Kepala Bagian Humas Biro UHP Sekretariat Daerah DIY Iswanto mengatakan dalam SE itu Sultan melarang seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) se-DIY untuk menerima segala pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang berharga lainnya dari manapun yang patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan.
Kemudian, Sultan juga melarang para pejabat dan ASN se-DIY untuk memberi uang atau barang berharga lainnya untuk menyelesaikan urusan atau mendapatkan pelayanan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
“Pengaturan tentang gratifikasi merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang sedang dijalani DIY,” ujarnya di Kompleks Kepatihan Danurejan, Jl. Malioboro, Jogja, Selasa (11/11/2014).
Dengan reformasi birokrasi, Pemerintah DIY berharap dapat melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta segala bentuk pungutan.
Inspektorat DIY Moedji Raharjo menilai upaya yang diambil Gubernur merupakan langkah strategis untuk menguatkan komitmen memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di DIY. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan niat untuk menjadikan Jogja sebagai kota percontohan antikorupsi.
Karena itu, sudah selayaknya para pegawai dan pejabat di lingkungan DIY tidak melakukan gratifikasi, baik dalam bentuk menerima maupun memberikan gratifikasi.
“Langkah bagus dan patut diapresiasi. Memang PNS tidak boleh menerima, juga memberikan gratifikasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Transportasi umum Jakarta menempati peringkat ke-15 dunia versi Time Out 2026 dengan skor kepuasan warga 79,2%.
Konser BIGBANG di Bangkok pada 8 November 2026 dibatalkan akibat badai. Promotor menjamin refund penuh tiket hingga biaya administrasi.
Piala Asia 2027 mundur ke Desember. Masa depan Kim Sang Sik di Vietnam dipertanyakan, sementara Timnas Indonesia mengubah agenda November.
Baterai silikon dari Korea Selatan dikembangkan dengan gel polimer elektrolit. Teknologi ini berpotensi mendukung mobil listrik jarak 1.000 km
BSU 2026 sebesar Rp900.000 diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat.