Sultan Pertahankan Transmigrasi, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA-Program transmigasi akan dipertahankan Pemda DIY karena mampu mensejahterakan masyarakat yang ikut program tersebut.

"Harapannya warga di tempat baru hidup lebih baik," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X seusai penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) bidang transmigrasi antara Gubernur DIY, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Utara, dan Bupati Bulungan di Kepatihan, Selasa (25/11/2014).

Menjelang akhir tahun ini, DIY akan mengirimkan sejumlah warganya khusus dari Kabupaten Bantul untuk transmigrasi ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Namun tahun depan DIY akan mengirim warganya ke luar Jawa lebih banyak lagi.

Soal jumlahnya berapa, Sultan tidak mengetahui secara pasti. "Yang lebih tahu nanti bupati-bupati, ditempatkan ke mana saja oleh bupati," kata Sultan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Jamaluddien Malik mengatakan, DIY dan Jawa Timur paling siap untuk mengirimkan warganya transmigrasi ke luar Jawa.

Sebelumnya DIY dan Jatim sudah mengirim 600 kepala keluarga (KK) ke Kalimantan Timur. Setiap KK nantinya memperoleh dua hekatare tanah, rumah, dan jatah hidup.

Jamaluddien mengakui selama ini masih terjadi permasalahan transmigran, di antaranya masih ada yang belum mendapatkan lahan di Sulawesi Tengah, tumpang tindih dengan investor di wilayah tujuan sehingga ketika wilayah tinggal transmigran maju kemudian diakui oleh masyarakat asli setempat.

"Ke depan persoalan itu tidak akan membebani lagi," kata dia.

Lebih lanjut dikatakan Jamaluddien, kerja sama antarpemerintah daerah pengirim transmigran dan daerah penerima sangat penting sehingga penyelenggaraan transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

Selain itu, persoalan-persoalan yang terjadi bisa dibicarakan oleh kedua pemerintah daerah.
Pemerintah Pusat juga menyambut baik pemerintah daerah ikut mengalokasikan anggaran untuk program transmigrasi melalui APBD. "Banyak yang sudah siap mengirimkan transmigran seperti Bantul tapi kita tidak memiliki dana," ucap dia.

Idealnya, ujar dia, alokasi dana program transmigrasi Rp3 triliun-Rp4 triliun, namun tahun ini, pemerintah hanya menganggarkan Rp1,5 triliun.

Saat ini pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo diakui Jamaluddien akan mengupayakan agar per tahun bisa mengirim transmigran sebanyak 10.000 transmigran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.