Faisal Basri Minta Gubernur-Bupati Dukung Pemberantasan Mafia Migas

Harianjogja.com, JOGJA- Ketua Tim Reforma Tata Kelola Migas, Faisal Basri meminta jajaran pemerintah di level gubernur dan bupati mendukung pemberantasan pemburu rente migas.

"Jangan sampai energi (Migas) kita terus-terusan dijarah oleh pejabat yang bekerja sama dengan pelaku bisnis (pemburu rente)," kata Faisal Basri, saat menjadi pembicara kunci seminar Reformasi Tata Kelola Migas di Kampus Universitas Proklamasi, Selasa (02/12/2014).

Akibat penjarahan yang dilakukan oleh para pemburu rente yang bekerjasama dengan para pejabat, termasuk gubernur dan bupati tertentu, kata dia, produksi minyak Indonesia terus mengalami kemerosotan.

Akibatnya, hingga saat ini rata-rata realisasi lifting  minyak Indonesia hanya mencapai 792.000 barel per hari.

"Sehingga Indonesia sekarang menjadi negara 'net importir'. Dengan nilai impor termasuk terbesar di Asia," kata dia.

Menurut dia praktik abuse of resources atau penjarahan sumber daya migas yang dilakukan para politisi dan pelaku bisnis, bukan hanya terjadi di Indonesia, melaikan juga di berbagai negara seperti Libia, Syiria, Angola.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor minyak mentah maupun BBM Indonesia sejak 2013 meningkat tajam dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.

Pada 2013 nilai impor BBM mencapai 42,14 miliar dolar AS. Padahal, tahun sebelumnya masih di angka 39,51 miliar dolar AS, pada 2011 sebesar 39,27 miliar dolar AS, dan pada 2010 masih 26,55 miliar dolar AS.

"Dengan demikian tugas kami adalah merekomendasikan pemerintah untuk melakukan tata kelola migas yang baik, agar tidak lagi dijarah 'babi hutan, dan tikus migas'," tukas Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.