PENATAAN KOTA JOGJA : Kotagede Sulit Dibangun SAL, Ini Alasannya

Penataan Kota Jogja, utamanya pembangunan SAL di Kotagede sulit dilakukan. Sebab Kotagede memiliki topografi wilayah yang unik.

Harianjogja.com, JOGJA-Dari 14 kecamatan di Kota Jogja, baru 13 kecamatan yang terjangkau Saluran Air Limbah (SAL). Kotagede merupakan salah satu wilayah di Kota Jogja yang sulit untuk dibangun SAL.

Hal itu diungkapkan oleh Totok Suroto, Kepala Dinas Permukiman Prasarana dan Sarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja, disebabkan karena topografi wilayah, banyak yang menanjak dan dekat dengan sungai. Dengan wilayah cenderung berbentuk cekungan, perlu dilakukan upaya rekayasa agar limbah bisa mengalir ke saluran induk.

Kendala lainnya, di sana belum memiliki sambungan lateral, yaitu sambungan yang menghubungkan sambungan rumah ke saluran induk. Pembangunan saluran induk menjadi tugas dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah kota bertugas untuk membangun saluran lateral dan sambungan rumah (SR).

Selain membangun sambungan rumah, pelayanan sanitasi juga dilakukan dengan pembangunan IPAL Komunal. Saat ini, sudah ada 56 unit IPAL Komunal di Kota Jogja, hingga akhir 2014, sudah ada 1.760 SR. Sedangkan rencana pembangunan SR pada 2015 sebanyak 1.523 SR.

Saat ini baru ada 22,44% wilayah di Kota Jogja yang terlayani sanitasi "off site". Sedangkan sisanya menggunakan sanitasi "on-site" yaitu memanfaatkan septic tank.

"Kami juga masih terkendala luas wilayah untuk membangun septic tank. Terutama di wilayah padat permukiman, padahal syarat utama pembangunan septic tank adalah minimal berjarak 10 meter dari sumber air bersih, di wilayah padat permukiman amat sulit," tutur Totok, di sela temu media Program Hibah Infrastruktur Australia-Indonesia untuk Sanitasi, bersama Indonesia Infrastructure Initiative (IndII)-sAIIG, Senin (12/1/2015).

Totok juga menguraikan pihaknya masih sering menemui pula masyarakat yang sulit ditagih mengenai iuran pengurasan dan perawatan septic tank. Dengan alasan waktu penagihan yang tidak tepat dan lain-lain.

Di kesempatan yang sama, perwakilan dari IndII Nur Fadrina Mourbas menerangkan bahwa kerjasama proyek infrastruktur sanitasi Australia-Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pada sektor sanitasi.

"Daerah yang kami ajak dalam program hibah hanyalah daerah yang sudah memiliki dokumen strategi sanitasi kota atau master plan air limbah," terangnya.

Sistem penerimaan hibah adalah program sanitasi telah dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian diinventarisir oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Baru setelah itu, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi pembayaran hibah lewat Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.