Putusan MK Diikuti, MBG Dipisah dari Anggaran Pendidikan di APBN 2028
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
Bandara Kulonprogo, Laguna Glagah diharapkan dapat dipertahankan sebagai kawasan wisata.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pelaku wisata dan kuliner di Laguna Glagah, Kecamatan Temon yang tergabung dalam Paguyuban Pondok Laguna menginginkan kejelasan batas lokasi bandara. Pasalnya, mereka ingin kawasan wisata tersebut dipertahankan dan tidak termasuk dalam areal lahan yang dibebaskan karena menjadi sumber mata pencaharian.
Ketua Paguyuban Pondok Laguna Subardi Wiyono menuturkan, pelaku usaha membutuhkan kejelasan batas bandara sehingga mendatangi rumah dinas bupati untuk menanyakannya secara langsung.
Menurutnya, pelaku usaha di sekitar laguna resah setelah mengetahu terdapat beberapa patok yang terpasang di sekitar tempat usahanya. “Kami ingin ada pernyataan tertulis dari bupati, supaya kami bisa tenteram dan tenang,” ujarnya, Kamis (22/1/2015).
Disebutkannya, terdapat 300 pelaku usaha di kawasan laguna, mulai dari perahu wisata, tukang parkir, penyedia kolam renang, hingga warung makan. Ia berharap patok yang terpasang bisa digeser sedikit dari tempat grass track [depan pos SAR].
Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo mengaku sejauh ini Pemkab juga belum mengetahui secara pasti batas koordinat bandara.
“Pematokan dilakukan untuk mempermudah pengukuran batas,” sebutnya. Berdasarkan pengalaman selama ini, kata dia, belum tentu batas berada di sekitar patok.
Terpisah, pelaksanaan konsultasi publik bagi warga terdampak operasional di Balaidesa Kebonrejo dan Palihan berlangsung lancar. Di Kebonrejo, sebanyak 96 dari 100 undangan hadir. Delapan orang diantaranya menyatakan keberatan. Sementara di Palihan, 99 dari 100 undangan hadir dan yang tidak setuju sebanyak satu orang. Untuk warga terdampak operasional dari Glagah juga ikut serta dalam konsultasi publik di Balaidesa Palihan dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 46 orang dari 60 undangan. Mereka yang tidak setuju berjumlah enam orang.
“Rata-rata yang tidak setuju buruh tani dan kami sudah menjelaskan buruh tani akan difasilitasi pelatihan untuk alih profesi sehingga tidak perlu khawatir,” ungkap Ariyadi Subagyo, tim Community Development Pembangunan Bandara Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
DPR bersama TNI-Polri membahas keamanan dan ketertiban jelang HUT Ke-81 RI serta Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
BPN Kulonprogo menjadwalkan dua kali UGR Tol Jogja-YIA pada Agustus dengan total nilai mencapai sekitar Rp131 miliar.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Rudy Tanoe pada 11 Agustus 2026 setelah tiga kali absen dalam perkara korupsi bansos beras PKH.
Pemerintah menyiapkan perubahan istilah pemulung menjadi pemilah sampah dalam KBJI serta memperluas perlindungan pekerja persampahan.
Dinpar Kota Jogja mendorong hotel, restoran dan usaha wisata mengelola sampah mandiri melalui PARAMITA demi pariwisata berkelanjutan.