BANDARA KULONPROGO : Patok Kelar, Tangisan Warga Menjalar

Bandara Kulonprogo, proses pematokan kali ini berjalan tidak biasa. Sebab warga setempat terlihat sangat emosional hingga berderai air mata.

Harianjogja.com, KULONPROGO-Ada yang tidak biasa pada suatu pagi di wilayah pesisir Kulonprogo, Jumat (6/2/2015). Pemandangan yang terekam indera penglihatan di Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon kali ini membuat banyak orang bergeming.

Sebagian pemuda menyeka air mata yang meleleh di pipinya. Siapa yang bisa tahan melihat para perempuan, muda hingga separuh baya, saudara dan ibu mereka, berderai air mata, bersahut-sahutan menyuarakan kesedihan mendalam hingga mengubah tangisan menjadi lebih mirip lolongan.

“Ya Allah urip nang kene wis enak kok arep dipindah [Ya Allah, hidup disini sudah enak kok disuruh pindah],” kata-kata meluncur dari bibir seorang perempuan bercaping yang terduduk di jalan aspal.

“Aku ki ra tau nangis, tapi saiki aku wis ra iso tahan [Aku ini tidak pernah menangis, tapi sekarang aku sudah tidak tahan],” ucap perempuan muda yang biasanya terlihat tangguh dalam setiap aksi yang dilakukan kelompoknya.

Bukan hal yang aneh sebenarnya, jika para petugas yang membawa alat serupa tongkat panjang bernama GPS Geodetik dan amtenar Kabupaten Binangun yang terlibat sebagai tim berlabel pembangunan bandara baru berhadapan dengan ratusan warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT). Bukan kali pertama, terjadi dua kubu besar saat kegiatan pematokan atau penentuan titik koordinat di atas lahan calon bandara. Dua minggu lalu, penampakan seperti ini sudah terjadi. Bedanya, ketika itu warga mengamuk karena tim masuk tanpa izin ke pekarangan mereka. Kali ini, warga seolah kehabisan kata, tidak tahu bagaimana cara menahan supaya tim tidak menginjak tanah leluhur mereka.

Sayangnya, air mata yang tumpah di tanah Glagah tidak menyurutkan niat tim untuk melangsungkan kegiatan penentuan titik koordinat bandara. Sebab, sebelumnya sudah ada perjanjian antara pengurus WTT dengan tim supaya pematokan dapat dilakukan sepanjang warga pemilik lahan mengizinkan.

Di lahan milik keluarga Nanik, misalnya, petugas dengan leluasa menentukan koordinat lahan setelah meminta izin kepada pemilik lahan yang menyerahkan keputusan ke tangan anak-anaknya. Warga WTT hanya melihat dari kejauhan dan tidak dapat mendekat. Pengamanan ketat, terlebih sudah ada kata sepakat.

Satu titik koordinat pun selesai ditetapkan. Petugas berjalan beriringan menuju titik terakhir yang berada di utara Jalan Daendels. Warga bergerak mengikuti, petugas menemui pemilik lahan. Asisten II Sekretaris Daerah Kulonprogo Triyono berbicara langsung dengan Suryono, sang pemilik lahan.

“Secara pribadi, saya tidak setuju dengan bandara, jadi tidak perlu ada pematokan,” ujar laki-laki yang disapa Kecuk itu. Pernyataannya disambut gemuruh tepuk tangan warga yang menyetujui.

Kali ini giliran tim yang tidak bisa berbuat apa-apa selain pergi dari tanah tersebut dan kembali ke Balaidesa Glagah yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi itu.

Penentuan koordinat selesai, sekalipun masih tersisa satu titik. Tim tidak kehilangan akal, mereka sudah menandai lokasi sekalipun tidak menggunakan GPS Geodetik.

“Kami sudah selesai melakukan penentuan koordinat, memang satu titik tidak diizinkan pemiliknya, tetapi kami sudah membuat tanda di bahu jalan yang mengarah kepada titik tersebut,” terang Obed Tri Pambudi, Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Kulonprogo.

Saat perapatan patok, terdapat 43 patok yang akan dipasang. Setidaknya ada 23 patok yang sudah dipasang. Namun, tim kesulitan menembus beberapa pedukuhan di Glagah, sehingga perapatan patok ditiadakan untuk sementara dan digantikan dengan penentuan koordinat di atas tanah yang memiliki fungsi serupa.

“Kami pasang untuk tahu batas bandara, sisa 20 titik sudah terwakili dua titik di Sidorejo sebagai batas pojok, kalaupun harus dipasang patok sudah tahu kisi-kisinya,”papar laki-laki berkumis tipis ini.

Sementara, Ketua WTT Martono mengatakan kesepakatan perihal pematokan yang dijalin dengan pemerintah tidak gratis. Artinya, suatu saat pemerintah harus mendengarkan suara penolakan dari WTT.

“Pematokan bukan berarti warga bandara bisa masuk dan kami konsisten menolak bandara sampai kapan pun,” tegas warga Desa Palihan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.