KISRUH KPK VS POLRI : Jokowi Datang, Gerakan Perempuan Jogja Sampaikan Pesan

Kisruh KPK VS Polri juga membawa keprihatinan perempuan di Jogja.

Harianjogja.com, JOGJA-Sekitar seratusan perempuan Jogja yang mengatasnamakan diri dari Gerakan Perempuan Indonesia Anti-Korupsi, melakukan unjuk rasa bertepatan dengan kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Jogja, Rabu (11/2/2015)

Massa aksi yang terdiri dari akademisi, ibu rumah tangga, kaukus perempuan politik, kaum disabilitas ini berhasil menembus pasukan pengamanan hingga depan hotel Inna Garuda di Jalan Malioboro, tempat Jokowi menghadiri acara Kongres Umat Islam (KUII) ke-VI.

Setelah berorasi sejenak, mereka kemudian melanjutkan orasinya di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung di Titik Nol Kilometer. Mereka menuntut Jokowi untuk segera menyelesaikan kisruh lembaga hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Koordinator unjuk rasa Wasingatu Zakiyah menyatakan aksi yang dilakukan atas keprihatinan dengan kisruh KPK-Polri yang tidak selesai-selesai. Masalah itu justru diakuinya semakin meluas dengan adanya kriminalisasi terhadap sejumlah pimpinan KPK yang akan berdampak lumpuhnya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kalau penegak hukum saja mudah dikriminalisasi, bagaimana dengan aktivis yang menyuarakan korupsi nanti bisa saja dikriminalisasi saat menyoroti berbagai penyimpangan yang dilakukan pejabat," kata Zakiya.

Sembilan tuntutan yang mereka suarakan untuk Jokowi, di antaranya cukup sudah KPK dilemahkan, cukup sudah koruptor kebal hukum, cukup sudah praktek kongkolingkong pejabat.

Zakiya berharap Jokowi memiliki keberanian segera menghentikan kisrus KPK-Polri.

"Ketika kami memilih pak Jokowi harapan besar kami pak Jokowi bisa memberantas korupsi agar anak-anak kami nanti bersih dari korupsi," harap Zakiya.

Sementara itu, dalam kesempatan penutupan Kongres Umat Islam Indonsia ke-VI, Presiden Jokowi menyatakan, belum bisa menyelesaikan persoalan KPK-Polri karena persoalannya tidak hanya satu melainkan bertumpuk.

"Ada tumpukan politik, tumpukan prosedur hukum dan ada tumpukan lain (yaitu) APBN yang sedang berjalan di dewan," kata Jokowi.

Tumpukan persoalan KPK-Polri itu, lanjut bekas Walikota Solo Jawa Tengah ini harus diselesaikan satu persatu. "Harus diurai satu-satu," ucap Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.