Pemkab Sukoharjo Batasi Penggunaan Gawai Anak, Ini Aturan Lengkapnya
Pemkab Sukoharjo membatasi penggunaan gawai anak dan pelajar. Siswa dilarang pakai HP saat belajar, orang tua wajib awasi di rumah.
Ilustrasi perekaman data E-KTP (JIBI/Solopos/Dok.)
E-ktp Bantul belum kunjung selesai gara-gara pengiriman blangko tersendat.
Harianjogja.com, BANTUL—Target penyelesaian kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terkendal jatah blangko kiriman dari pemerintah pusat. Dinas Kependidikaan Catatan Sipil Bantul hanya memperoleh 12.000 blangko e-KTP yang harus terbagi untuk 17 kecamatan.
Kepala Disdukcapil Bantul Fenti Yusdayati mengatakan jatah tahun ini belum ada kepastian. Hanya saja, untuk tahun sebelumnya jatah blangko hanya untuk 12.000 warga.
“Jatah tiap tahunnya ditentukan pusat. Daerah tidak bisa berbuat banyak,” katanya kepada Harianjogja.com, Selasa (10/3/2015).
Menurut Fenti, dengan jatah blangko hanya 12.000, masih ada target yang harus dikejar wajib e-KTP yang masih sekitar 34.000 orang. Ia menambahkan pelayanan kependudukan Disdukcapil Bantul saat ini sudah bisa terukur meskipun hanya ada dua perangkat alat cetak dan perekaman. Setiap jam mesin hanya bisa memproduksi pencetakan 15 KTP.
“Dua alat kemampuannya hanya bisa mencetak 30 e-KTP,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sukoharjo membatasi penggunaan gawai anak dan pelajar. Siswa dilarang pakai HP saat belajar, orang tua wajib awasi di rumah.
Satpol PP Kota Jogja menjaring 11 remaja yang masih nongkrong lewat pukul 22.00 WIB saat patroli jam malam anak digencarkan.
Penelitian terbaru mengungkap mikroba usus memengaruhi jumlah kalori yang diserap tubuh. Diet tinggi serat terbukti membantu mengontrol berat badan.
Dalang muda tampil dalam Pentas Wayang Kulit dan Golek 2026 di Kulonprogo, memperkuat regenerasi seni tradisi dan budaya Jawa.
Tren beralih ke mobil listrik semakin kuat di 2026 meski insentif dikurangi. Simak data loyalitas konsumen dan pengaruh harga BBM dalam laporan terbaru Edmunds.
PDI Perjuangan DIY memanfaatkan Hari Lahir Pancasila 2026 untuk menginstruksikan kader membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan menjaga gotong royong.