RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Pegawai Pemerintah Kabupaten Madiun menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi Pegawai negeri sipil (PNS) di ruang pertemuan kantor pemkab setempat, Selasa (17/3/2015). Pemkab Madiun, Jawa Timur dalam kesempatan itu menyerahkan SK pengangkatan PNS kepada 195 orang CPNS formasi 2014. (JIBI/Solopos/Antara/Siswowidodo)
CPNS DIY yang mundur akan dikenai denda hingga Rp55 juta
Harianjogja.com, JOGJA-Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus berpikir ulang untuk daftar lebih dari satu lembaga pemerintah. Sebab, jika nantinya CPNS yang telah diterima, namun mengundurkan diri akan terkena denda Rp55 juta.
Denda CPNS yang mengundurkan diri ini tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dalam rancangan peraturan daerah perubahan Perda Nomor Nomor 4/2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS). Raperda itu ditargetkan selesai dalam dua pekan ke depan
Ketua Badan Pembentukan Perda, DPRD DIY, Zuhrif Hudaya mengatakan raperda yang mengatur denda CPNS yang mengundurkan diri itu merupakan usulan dari Pemda DIY. Menurutnya, Pemda DIY sampai saat ini belum memiliki payung hukum pungutan denda CPNS yang mundur karena diterima di instansi lain.
"Kalau belum ada payung hukum pungutan denda rawan menjadi temuan," kata Zuhrif saat dihubungi Minggu (14/6/2015).
Zuhrif mengatakan adanya perda yang mengatur denda CPNS mundur juga untuk memberikan kepastian hukum agar CPNS tidak menyepelekan. Sebab, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, penerimaan CPNS memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga jika yang sudah diterima CPNS mengundurkan diri, negara dirugikan.
Kepala Bagian Humas Pemda DIY, Iswanto mengatakan, tahun lalu yang sudah ada dua CPNS Pemda DIY yang mengundurkan diri karena diterima di instansi lain pemerintah. Akibatnya, Pemda DIY yang kekurangan formasi pegawai harus menunggu formasi CPNS tahun depan.
"CPNS mundur itu merepotakan. Sampai sekarang dua formasi di Pemda DIY masih kosong," kata Iswanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
KPK menyebut Summarecon diduga terkait OTT dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor yang menangkap 17 orang.
Jadwal DAMRI Bandara YIA Selasa 15 September 2026 tersedia ke 5 tujuan dengan tarif promo YIA-Jogja Rp50.000 hingga September.
KPK menyita uang tunai yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah dan menangkap 17 orang dalam OTT ATR BPN.
Jadwal KA Bandara YIA Selasa 15 September 2026 tersedia 24 perjalanan, dengan keberangkatan YIA mulai 04.20 WIB dan Tugu 05.16 WIB.
ETLE Hub mendeteksi 46.034 kendaraan angkutan barang dengan total 72.236 deteksi selama pengawasan 10 Agustus hingga 10 September 2026.