PEMKOT JOGJA : Aturan Menara Telekomunikasi Tumpang Tindih

Pemkot Jogja berusaha mengatur keberadaan menara telekomunikasi dan tower.

Harianjogja.com, JOGJA-Wakil Walikota Jogja Imam Priyono mengatakan keberadaan menara telekomunikasi seluler atau tower perlu ditinjau ulang karena berbenturan dengan tata ruang di Jogja. Terlebih, keberadaan tower tidak memberikan kontribusi pajak kepada daerah. Saat ini terdapat 90 tower yang berdiri di Jogja.

Dijelaskannya, Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi sudah menegaskan pemberian izin tower di Jogja tidak akan dikeluarkan lagi. Kendati demikian, paparnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri 18 Tahun 2009 menyatakan tower dengan ketinggian kurang dari enam meter tidak perlu memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Saya minta instansi teknis mengkaji ulang regulasi tower kalau ada celah bisa disempurnakan, tergantung kajiannya seperti apa," ujarnya, Selasa (4/8/2015).

Dicontohkannya, ketinggian enam meter tidak dijelaskan dari permukaan tanah atau bisa dari atap gedung sehingga dapat menimbulkan kerancuan. Ia mendesak pengaturan tower harus disesuaikan dengan tata ruang kota sehingga tidak semrawut. Dinilainya, keberadaan tower juga harus berkontribusi terhadap pajak daerah mengingat selama ini keberadaannya untuk pengembangan usaha. "Nyatanya sejauh ini belum ada pajak tower," tegasnya.

Sebelumnya, Kasi Penyidikan Bidang Penegakan Perundangan-Undangan dan Pengembangan Kapasitas Dinas Ketertiban (Dintib) Jogja Cristiyana Suhantini mengatakan sudah memiliki tim khusus yang menangani aduan tower. "Ada juga petugas di kecamatan yang dilibatkan karena mereka lebih intens menangani wilayahnya," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.