BANDARA KULONPROGO : Warga Terintimidasi Siap Dikawal Polisi

Bandara Kulonprogo untuk warga yang setuju lahannya diukur mendapat intimidasi.

Harianjogja.com, KULONPROGO – Rencana pembangunan bandara yang telah memasuki tahapan pengukuran secara langsung memberikan dampak sosial yang besar di lokasi calon bandara baru DIY. Polisi juga siap menerima aduan dari warga yang setuju tanahnya diukur, tetapi mendapat intimidasi dari pihak lain.

“Pada dasarnya, kami melakukan pengamanan itu tidak untuk menakut-nakuti warga. Akan tetapi, kami mengamankan semua pihak dalam proses itu, baik petugas, warga yang setuju lahannya diukur maupun yang belum setuju diukur,” ujar Kapolres Kulonprogo AKBP Yulianto, Selasa (8/12/2015).

Yulianto menegaskan, pengamanan yang dilakukan kepolisian pada dasarnya mengamankan proses yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) pembangunan bandara. Pengamanan tidak hanya pada warga, baik yang setuju maupun yang belum setuju terhadap pembangunan bandara. Akan tetapi, pengamanan juga dilakukan untuk mengamankan tugas yang dilakukan tim pengukuran dan pendataan.

Lebih lanjut Yulianto menandaskan, aparat keamanan dari Polres Kulonprogo tetap konsisten mengambil langkah persuasif dalam mengamankan jalannya proses pengukuran lahan tersebut. Hal itu diupayakan agar jangan sampai ada benturan fisik yang terjadi selama proses pengadaan tanah itu dilakukan.

“Harapannya jangan sampai ada bentrok fisik, tetap kami akan ambil langkah persuasif. Pengamanan ini tidak untuk menakuti warga dan bukan proses eksekusi. Pada proses eksekusi, peran polisi juga mengamankan bukan ikut mengeksekusi,” tegas Yulianto.

Yulianto mengungkapkan, polisi siap menerima aduan dari masyarakat apabila ada warga yang merasa diintimidasi oleh pihak atau kelompok lain. Dalam hal ini, warga yang telah setuju untuk diukur tanahnya, namun merasa mendapat intimidasi dari pihak lain.

Hingga saat ini, diakui Yulianto, praktik intimidasi terhadap warga yang bersedia lahannya diukur belum dilaporkan pihak keamanan. Namun, dia mengimbau, warga dapat melaporkan pada petugas keamanan, perangkat desa atau siapapun jika mendapat perlakuan tersebut.

“Warga yang sebenarnya setuju tanahnya diukur tetapi takut karena mendapat tekanan dari orang lain atau kelompok, maka kami siap mengawal dan mengamankan. Silahkan hubungi kami,” ujar Kapolres.

WTT Tetap Tak Izinkan Pengukuran di Lahannya
Humas WTT Agus Subiyanto memaparkan warga akan tetap pada komitmennya untuk tidak mengizinkan pengukuran dan pematokan dilakukan pada tanahnya. Namun, pihaknya berharap jangan sampai ada pemaksaan yang dilakukan oleh tim maupun aparat terhadap warga yang tidak setuju pengukuran dan pematokan lahannya.

“Setidaknya nanti ada tim negosiasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika mereka memaksa, tentunya mereka akan berhadapan langsung dengan warga. Bukan dengan pengurus WTT, tetapi dengan warga yang memang ingin mempertahankan hak mereka,” jelas Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.