PROGRAM KELUARGA HARAPAN : 2016, Penerima Bantuan Jadi 6 Juta

Program keluarga harapan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Harianjogja.com, JOGJA-Kementerian Sosial memperluas cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 3,5 juta keluarga menjadi enam juta keluarga pada 2016.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan PKH menjadi program pemerintah yang signifikan untuk mempersempit gini rasio atau ketimpangan. Dijabarkannya, Bank Dunia merilis terjadi penambahan ketimpangan dari 2010 sampai 2014 menjadi 0,408. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan gini rasio 0,39 pada akhir 2016 dan pada akhir masa pemerintahan atau 2019 menjadi 0,36. Ia menjelaskan, PKH diberikan kepada keluarga dengan status ekonomi sosial terendah.

"Semula batasan ekonomi sosial terendah di bawah 5 persen, kemudian berubah menjadi 8 persen, dan pada 2016 menjadi 11 persen," ujar Khofifah di sela-sela Pembukaan kegiatan Laporan Hasil Penelitian Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan di Hotel Santika Premiere, Jumat (11/12/2015).

PKH, tuturnya, bersifat hibah dan penerima diarahkan ke usaha ekonomi produksi (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Selain itu, keluarga-keluarga tersebut akan diupayakan memiliki rumah tinggal layak huni.

"Sifatnya hibah karena kalau memberi pinjaman sulit, mengingat 80 persen keungan keluarga ekonomi sosial terendah habis untuk pangan," ucapnya.

Diungkapkannya, keluarga yang berhasil akan diwisuda dan memperoleh akses untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akhir tahun ini, Kemensos akan mewisuda 400.000 keluarga yang sudah berhasil.

Ia menjabarkan, program ini tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan integrasi dengan lembaga kementerian lain. Pembangunan infrastruktur, misalnya, diperlukan bantuan dari lembaga lain untuk membuka akses jalan permukiman terisolir atau pedalaman.

Ditambahkannya, Kementerian Sosial berencana membuka Direktorat Jenderal Penanggulangan Kemiskinan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Khofifah mengatakan struktur organisasi dan payung hukum sudah siap dan hanya menunggu pengesahan.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kemensos Pepen Nazaruddin mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat ketidakcocokan indikator kemiskinan pusat dan daerah. "Ini persoalan klasik dan masih kami bahas apakah indikator dapat diganti atau saling melengkapi," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.