BPJS KESEHATAN : 2016, Peserta Gunungkidul Ditarget 530.000, Ini Strateginya
Pasien rawat jalan mengantre untuk menggunakan fasilitas jaminan kesehatan besutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moewardi, Jebres, Solo, Kamis (2/1/2013). Selain peserta pengalihan dari Askes, Jamkesmas, TNI/PoIri dan Jamsostek, masyarakat dapat mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014. (Maulana Surya/JIBI/Solopos)
BPJS Kesehatan terus berupaya menyentuh tiap lapisan masyarakat.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pada 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Gunungkidul menargetkan sudah ada 530.000 warga Gunungkidul masuk kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Upi Handayani pada Jumat (18/12/2015) menjelaskan, saat ini telah dilakukan integrasi data peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Sekarang, telah ada 22.680 peserta Jamkesda yang resmi terintegrasi dengan JKN.
"Kami berharap Kabupaten Gunungkidul bisa menjadi inisiator pelaksanaan jaminan kesehatan di kabupaten atau kota di DIY, terkait integrasi Jamkesda dan JKN ini," ungkapnya di sela Launching Kartu Indonesia Sehat di Bangsal Sewoko Projo.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Bambang Sukemi di kesempatan yang sama menyatakan, dengan terintegrasikannya peserta Jamkesda ke dalam program BPJS, mulai 2016 mendatang, pemerintah tidak lagi mengeluarkan surat rekomendasi Jamkesda. Dengan begitu, penanganan klaim jaminan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara otomatis menjadi tanggung jawab dari BPJS Kesehatan.
Meski sudah memasukan 22.860 peserta Jamkesda ke dalam program BPJS Kesehatan, sambungnya, kemungkinan masih ada data warga miskin yang tercecer dan tidak masuk dalam program jaminan kesehatan. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan validasi secara bertahap setiap enam bulan sekali sehingga seluruh warga Gunungkidul bisa tercover jaminan kesehatan.
"Saat ini di Gunungkidul masih ada sekitar 105.000 warga yang belum tercover jaminan kesehatan, untuk itu, pemerintah berharap semuanya bisa mengikuti program BPJS Kesehatan secara mandiri. Data 22.860 peserta merupakan data yang sudah 'by name by addres', sementara yang 105.000, kita akan dorong untuk menjadi peserta mandiri,” paparnya.
Sementara Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Gunungkidul, Abdul Aziz menerangkan rincian 530.000 angka yang menjadi target BPJS Kesehatan.
Di mana, jumlah tersebut terdiri dari peserta BPJS Kesehatan langsung sebanyak Penerima Bantuan Iuran Jamkesmas yang dibiayai langsung oleh APBN sebanyak 444.382 peserta, Jamkesmas langsung [PNS, Jamsosten, TNI/Polri, mandiri] sebanyak 62.820 orang. Total pada 2015 ada 507.202 peserta terkover BPJS Kesehatan.
Sementara, dengan tambahan 22.860 peserta, pada 2016 diperkirakan warga yang terkover BPJS Kesehatan mencapai 530.000 orang
"Ke depan, Pemerintah Daerah juga akan memasukan para perangkat desa, pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) ke dalam program BPJS Kesehatan. Kita akan memulai mengintegrasikan perangkat desa terlebih dahulu, setelah itu GTT dan PTT sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.
Pj Bupati Gunungkidul, Budi Antono berharap setelah adanya integrasi data ini, tidak ada lagi warga yang mengalami kesulitan akses layanan kesehatan yang mudah, murah dan berkualitas.
Salah satu seorang penerima KIS secara simbolis yang hadir dalam acara launching, Sri Mumpuni menuturkan ia merasa bersyukur data dirinya dan keluarga sudah terintegrasi JKN.
"Saya berharap nantinya pelayanan kesehatan lebih mudah, ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga. Semoga pemerintah semakin memperhatikan warganya," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share