LELANG JABATAN : Pemkot Jogja Kini Punya Aturan Tentang Lelang Jabatan

Lelang jabatan di Pemkot Jogja kini punya aturan yang melandasinya

Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Kota Jogja menerbitkan Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai dasar pelaksanaan lelang jabatan untuk kepala dinas atau badan.

"Istilah yang sering dipakai adalah lelang jabatan. Jabatan yang akan dilelang adalah untuk jabatan setara eselon II," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja Maryoto, Rabu (23/12/2015).

Menurut dia, lelang jabatan akan dilakukan panitia seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota Jogja selaku pejabat pembina kepegawaian. Panitia seleksi berjumlah ganjil, minimal lima orang dan maksimal sembilan orang.

Panitia seleksi terdiri dari berbagai unsur yaitu pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jogja, pejabat dari luar Pemerintah Kota Jogja yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan akademisi atau pakar dan profesional. Jumlah anggota panitia seleksi dari unsur pemerintah kota paling banyak 45 persen.

Penentuan jabatan yang akan dilelang diawali dengan "assessment" untuk seluruh pejabat eselon II B di lingkungan Pemerintah Kota Jogja. Total pejabat yang menjalani penilaian mencapai 24 orang.

Proses penilaian dilakukan melalui serangkaian tes, seperti tes psikologi dan wawancara.

Pemerintah juga akan melakukan rotasi atau mutasi jabatan guna mengetahui jabatan mana saja yang masih kosong. Saat ini, instansi yang tidak memiliki kepala dinas adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja dan pada tahun depan dimungkinkan dari Dinas Permukiman dan Prasaran Wilayah.

Lelang terbuka tersebut, lanjut dia, dapat diikuti oleh pegawai dari eselon III sehingga pegawai tersebut bisa sekaligus promosi jabatan.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan, lelang jabatan dilakukan secara terbuka dan transparan yang dilakukan oleh panitia seleksi.

"Panitia seleksi ini akan menetapkan kriteria bagi pejabat yang akan duduk di suatu jabatan tertentu sekaligus menyeleksi orang yang tepat untuk menduduki jabatan itu," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa seleksi dilakukan melalui uji kompetensi yaitu dari sisi manajerial, teknis, dan sosial kultural.

Ia berharap, melalui lelang terbuka tersebut akan diperoleh pejabat yang berkompeten, memiliki kualitas sebagai pemimpin, dan bisa bersikap profesional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.