KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Logo Sensus Ekonomi 2016. (bandungkota.bps.go.id)
Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan BPS terkendala birokrasi perusahaan
Harianjogja.com, JOGJA- Badan Pusat Statistik (BPS) terkendala birokrasi perusahaan dalam menjalankan Sensus Ekonomi. Mereka pun berencana meminta bantuan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk melakukan Sensus Ekonomi 2016.
Ditemui di Kompleks Kepatihan Jumat (22/1/2016), Kepala BPS DIY Bambang Kristianto mengatakan kendala utama dalam melakukan Sensus Ekonomi (SE) selama ini terjadi saat mereka akan mendatangi perusahaan.
Beberapa perusahaan terkesan tertutup dan menerapkan birokrasi yang membuat petugas sensus tak bisa melakukan tugasnya dengan baik.
“Pengalaman kami biasanya malah di-ping-pong. Ketemu satpam dulu lah, lalu ke bidang ini dan sebagainya,” kata dia.
Pengalaman itu pun membuat Bambang merasa membutuhkan bantuan dari Gubernur untuk mendekati para pengusaha terutama di industri besar. Pihaknya juga sudah menghubungi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk memuluskan rencana menyensus para pengusaha.
“Kami mohon ke Ngarso Dalem unuk membantu karena menembus perusahaan besar dan menengah cukup sulit. Teknisnya mungkin dengan mengumpulkan pengusaha,” imbuh dia.
Padahal menurut Bambang SE perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan ekonomi di DIY secara menyeluruh. Mereka bahkan tak akan meminta biaya atau menanyakan masalah pajak karena itu bukan bagian dari data yang diperlukan dalam sensus 10 tahunan ini.
Dia menambahkan hasil dari SE ini juga akan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan data mendetail tentang kondisi perekonomian di DIY dan sektor-sektor yang berpotensi di kembangkan. Dia mencontohkan, data ini juga dapat dipakai pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan perekonomian di DIY.
“Karena itu kami nanti minta para pengusaha menjawab apa adanya. Ini tidak terkait pajak kok,” kata Bambang.
Terpisah, Sultan mengatkaan pihaknya siap membantu BPS untuk menjalankan tugas mereka di SE 2016. Pasalnya Sultan juga menyadari lewat sensus ini berbagai data terkait perekonomian dapat terungkap. Data itu pun dinilainya bisa memudahkan Pemda untuk menentukan langkah terbaik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Jorge Jesus masih membuka peluang Cristiano Ronaldo kembali ke timnas Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan.
Harga emas Pegadaian hari ini 5 Oktober 2026 untuk Antam, UBS dan Galeri 24 lengkap dengan harga jual dan buyback.
Prakiraan cuaca BMKG Senin didominasi hujan ringan dan berawan, dengan potensi gelombang 4 meter serta banjir rob.
HUT TNI ke-81, Prabowo memimpin upacara dan meresmikan 6 Kodam, 30 Brigif TP, 150 Yonif TP serta sejumlah satuan baru.
BPJS Kesehatan tidak menanggung 21 kategori layanan dan kondisi pada 2026. Simak daftar lengkap serta pengecualiannya.